PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menunjukkan komitmen nyata terhadap pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berpihak pada rakyat.
Dalam kurun waktu 100 hari pertama pemerintahan Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, efisiensi anggaran berhasil dicapai sebesar Rp272,34 miliar, jauh melampaui target rasionalisasi sebesar Rp167,37 miliar, atau setara 162,71 persen dari target awal.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers resmi 100 Hari Kerja di Istana Isen Mulang, Senin, 2 Juni 2025.
Menurutnya, efisiensi ini dilakukan dengan pendekatan menyeluruh dan selektif terhadap belanja daerah yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
“Refocusing dilakukan terutama pada belanja seremonial, perjalanan dinas, hingga belanja non-prioritas yang dinilai belum mendesak,” kata Leonard.
Dana hasil efisiensi tersebut langsung dialihkan untuk mendukung berbagai program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti: Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pasar Murah, Subsidi Harga Ikan, Digitalisasi Pendidikan, Kartu Huma Betang Sejahtera serta Layanan Kesehatan Gratis dan Operasi Sosial.
“Prinsipnya adalah, setiap rupiah dari APBD harus memberi manfaat nyata. Kita mengurangi biaya yang tidak penting untuk memperkuat program-program strategis di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, dan perlindungan sosial,” ujar Leonard.
Leonard menjelaskan bahwa efisiensi anggaran bukan semata pemotongan, melainkan bagian dari perencanaan berbasis kinerja dan skala manfaat.
Setiap program dan kegiatan dievaluasi berdasarkan dampak, urgensi, dan keterkaitannya dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah.
“Kita tidak ingin anggaran habis untuk rapat dan perjalanan. Yang kita dorong adalah belanja yang menghasilkan output nyata: jalan fungsional, siswa yang kenyang dan sehat, ibu hamil yang terlindungi, dan warga desa yang berdaya,” jelasnya.
Efisiensi ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemprov Kalteng untuk memperkuat daya tahan fiskal daerah, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi nasional dan global.
Leonard menegaskan, pemangkasan dilakukan tanpa mengganggu fungsi layanan pemerintahan, dan tetap menjamin honorarium, insentif tenaga honorer, serta belanja wajib lainnya.
“Kita sedang membangun tata kelola anggaran yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tapi juga tahan banting. Ini penting untuk memastikan keberlanjutan program prioritas rakyat,” ujarnya.
Pemprov Kalteng berkomitmen menjadikan efisiensi sebagai kultur birokrasi, bukan sekadar pencitraan jangka pendek. Untuk itu, Gubernur dan Wakil Gubernur akan memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis hasil melalui integrasi e-planning dan e-budgeting.
“Kita tidak ingin efisiensi hanya terjadi di awal pemerintahan. Ini harus menjadi sistem. Oleh karena itu, pengawasan internal dan publik akan diperluas,” tegas Leonard.
(Sya'ban)
