PULANG PISAU – Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau, As'ari, menyoroti proyek-proyek yang gagal rampung pada tahun 2025 akibat efisiensi anggaran. Ia meminta agar Pemerintah Daerah tidak hanya fokus pada penundaan, tetapi juga menyiapkan strategi percepatan penyelesaian yang konkret pada tahun anggaran berikutnya.
Menurut As'ari, proyek seperti GOR Pandehen Bereng, Mall Pelayanan Publik (MPP), dan kantor Dinas Ketahanan Pangan memiliki nilai strategis yang tinggi bagi masyarakat.
“Kita mengerti ada efisiensi, tapi jangan sampai ini menjadi alasan berlarut-larut. Harus ada roadmap yang jelas untuk menyelesaikannya,” ujarnya usai mendampingi kunjungan lapangan, Jumat 13 Juni 2025.
Ia menegaskan, proyek-proyek tersebut bukan hanya menyangkut fisik bangunan, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap fasilitas dasar dan layanan pemerintah yang efektif. DPRD, kata As'ari, mendesak agar penyusunan APBD 2026 mengalokasikan anggaran prioritas untuk proyek-proyek tertunda ini.
As'ari juga mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga transparansi dan progres pembangunan secara berkala. Menurutnya, penting bagi masyarakat mengetahui perkembangan proyek agar kepercayaan terhadap pemerintah tetap terjaga.
“Jangan sampai masyarakat kecewa karena merasa dijanjikan sesuatu yang tak kunjung selesai. Pemerintah harus hadir dengan solusi, bukan sekadar alasan teknis,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD siap mendukung pemerintah dalam penganggaran jika komitmen pembangunan benar-benar kuat dan berpihak pada kebutuhan publik. “Kami akan kawal dan dorong agar tahun 2026 tidak ada lagi penundaan yang tidak perlu,” pungkas As'ari. (ds)
