PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sutik, mendesak pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi guna mencegah penyimpangan yang dapat merugikan petani. Menurutnya, pupuk bersubsidi harus dipastikan diterima oleh pihak yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.
​Legislator dari Partai Gerindra dari Dapil II, Kotawaringin Timur dan Seruyan itu mengatakan, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan keterlibatan aparat penegak hukum serta masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar praktik penyelewengan dapat dicegah sejak dini.
“Semua pihak harus saling mengawasi, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Dengan begitu, ketika petani membutuhkan pupuk, barangnya tersedia dan tidak sulit diperoleh,” kata Sutik, Selasa, 21 Juli 2026.
​Ia menilai, masih adanya kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi peringatan bahwa sistem pengawasan perlu terus diperkuat. Bahkan, kata dia, dugaan penyimpangan tersebut dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk oknum pengurus kelompok tani.
​Menurut Sutik, salah satu praktik penyelewengan yang ditemukan ialah pupuk bersubsidi dibeli dengan harga sesuai ketentuan, kemudian dialihkan untuk dijual kembali kepada perusahaan atau pihak lain dengan harga yang lebih tinggi demi meraup keuntungan pribadi.
​”Syukurnya sudah ada pelaku yang diamankan. Itu menunjukkan pengawasan masyarakat memiliki peran besar sehingga penyelewengan pupuk bersubsidi bisa terungkap,” ujarnya.
​Selain memperketat pengawasan, Sutik juga meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan edukasi kepada para petani, kelompok tani, dan kios penyalur agar semakin memahami mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang benar. Ia berharap langkah tersebut mampu meminimalkan celah penyalahgunaan sekaligus menjamin ketersediaan pupuk bagi petani.
​”Kalau pengawasannya semakin optimal, saya yakin pupuk bersubsidi benar-benar dimanfaatkan oleh petani yang berhak. Ini penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan daerah,” pungkasnya.
(Syauqi)
