PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah yang resmi diluncurkan hari ini, Jumat pagi, 13 Juni 2025, di Palangka Raya.
Dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut, Agustiar menekankan bahwa pembentukan Satgas merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Rapat ini menjadi forum strategis untuk membangun koordinasi dan kolaborasi yang lebih kuat, terutama untuk menangani aksi premanisme dan ormas bermasalah yang bisa mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat, baik secara nasional maupun khususnya di Kalimantan Tengah,” ujar Agustiar.
Ia menegaskan bahwa keberadaan premanisme serta ormas-ormas bermasalah dapat menjadi penghambat serius bagi laju pembangunan daerah, termasuk dunia usaha, investasi, dan rasa aman masyarakat.
Dalam pidatonya, Agustiar juga menekankan bahwa pembinaan dan pengawasan ormas adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen, bukan hanya aparat keamanan.
Ia menyebut Satgas Terpadu harus menjadi wadah sinergis antarinstansi yang saling mendukung dan bahu-membahu.
“Pembinaan dan pengawasan ormas bukan hanya tugas satu pihak, tetapi tugas bersama. Semua pihak harus bergandengan tangan, bekerja sama dan saling membantu,” ujarnya.
Gubernur juga mengaitkan semangat kerja sama lintas sektor ini dengan falsafah lokal Huma Betang, yaitu filosofi kehidupan masyarakat Dayak yang menekankan kehidupan rukun, toleran, dan saling membantu.
“Ini sejalan dengan falsafah Huma Betang, di mana masyarakat hidup rukun dan saling membangun. Jika kita menjaga keamanan dan ketertiban, maka pembangunan akan berjalan berkelanjutan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Agustiar menyoroti bahwa penanganan premanisme dan ormas bermasalah tidak cukup hanya melalui penindakan hukum.
Ia menekankan pentingnya pendekatan preventif, seperti edukasi, pembinaan sosial, dan penguatan pemahaman hukum.
“Kita tidak hanya menindak, tetapi juga perlu menyentuh akar masalah, seperti faktor ekonomi, sosial, dan minimnya pemahaman hukum. Edukasi harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Gubernur pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen dan sinergi dalam menjaga keamanan di Kalimantan Tengah.
Menurutnya, negara harus hadir dan tidak memberi ruang bagi pihak-pihak yang mengganggu ketentraman masyarakat.
“Mari kita tunjukkan bahwa negara hadir. Tidak ada tempat bagi praktik-praktik yang merusak ketenteraman,” tegasnya.
Ia menutup sambutannya dengan harapan bahwa keamanan dan stabilitas sosial akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Kita membangun Kalimantan Tengah yang berkah, maju, dan sejahtera, untuk Indonesia Emas. Kalimantan Tengah adalah masa depan Indonesia,” pungkasnya.
(Sya'ban)
