PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terbukti meresahkan, termasuk yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.
Penegasan ini disampaikan usai pembukaan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah, Jumat pagi, 12 Juni 2025 di Palangka Raya.
“Kalau ada yang bermasalah, pasti akan kami tindak. Walaupun itu mengatasnamakan GRIB, andai kata itu terjadi, pasti akan kami bubarkan,” ujar Agustiar kepada wartawan.
Pernyataan keras tersebut dilontarkan menyusul penyegelan sepihak yang dilakukan sejumlah anggota GRIB Jaya terhadap pabrik karet PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Kabupaten Barito Selatan.
Dalam kasus itu, Ketua GRIB Jaya Kalteng berinisial R telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalimantan Tengah.
Agustiar menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kelompok mana pun yang bertindak semena-mena dan menciptakan ketakutan di masyarakat maupun kalangan pelaku usaha.
“Tidak ada ormas di atas negara. Jika ormas digunakan sebagai alat untuk menekan, mengintimidasi, atau merusak iklim investasi, itu sudah tidak bisa ditolerir,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan aktivitas seluruh ormas di wilayah Kalimantan Tengah.
Satgas Terpadu yang dibentuk menjadi instrumen utama dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap premanisme serta aktivitas ormas yang menyimpang.
“Ini sedang kami evaluasi. Kalau memang ada yang benar-benar meresahkan masyarakat, akan kami tindak sesuai hukum,” tambah Agustiar.
GRIB Jaya merupakan organisasi yang dikenal memiliki jaringan nasional dan didirikan oleh tokoh kontroversial Hercules Rosario Marshal.
Namun, menurut Agustiar, label atau nama besar ormas tidak akan menghalangi tindakan hukum jika ormas tersebut melanggar aturan dan mengganggu stabilitas daerah.
Pembentukan Satgas Terpadu dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan bagi pelaku investasi dan masyarakat, di tengah kekhawatiran terhadap ormas yang bertindak di luar batas.
“Kami akan hadir untuk memastikan negara tidak dikalahkan oleh tindakan-tindakan yang melampaui batas. Keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah yang utama,” tegasnya.
Satgas ini akan diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah, dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, serta aparat penegak hukum lainnya.
(Sya'ban)
