PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah anak. Komitmen ini ditegaskan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Intoleransi di satuan pendidikan jenjang SMA se-Kalteng, yang resmi dibuka pada Selasa malam, 17 Juni 2025, di Bahalap Hotel, Palangka Raya.
Mewakili Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Muhammad Reza Prabowo, sambutan pembukaan disampaikan langsung oleh Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan Kalteng, Safrudin. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa sekolah tidak boleh hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang siswa tanpa rasa takut dan tekanan.
“Tidak ada pertumbuhan di bawah tekanan, ketakutan, apalagi kekerasan. Maka kegiatan ini adalah bagian dari misi besar kita untuk membuat wajah pendidikan semakin ramah dan aman terhadap siswa dan guru,” tegasnya di hadapan para peserta.
Safrudin juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) sebagai garda terdepan perubahan. Menurutnya, pembentukan TPPK di sekolah bukan semata untuk memenuhi regulasi, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dalam menutup celah kekerasan dan intoleransi sejak dini.
“Kekerasan dan intoleransi di sekolah bukan hanya pelanggaran disiplin, tetapi kegagalan sistemik. Tugas kita adalah membenahi sistem itu dari hulu ke hilir,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, apresiasi khusus disampaikan kepada Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo atas komitmen nyata dalam mendukung transformasi pendidikan di Bumi Tambun Bungai, baik melalui pembangunan SDM, infrastruktur, maupun program-program berbasis keadilan.
“Jika hari ini kita diam, maka esok mungkin sudah terlambat. Jika kita ragu, maka kita sedang membiarkan anak-anak kita tumbuh dalam ketakutan. Tidak akan ada masa depan pendidikan yang layak jika sekolah masih dibiarkan menjadi ruang yang keras dan tidak berpihak pada anak,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Apip Purnomo melaporkan bahwa bimtek ini merupakan implementasi dari Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang mewajibkan pembentukan TPPK di setiap satuan pendidikan.
Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, dari 17 hingga 20 Juni 2025, dan diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari ketua atau anggota TPPK, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, serta guru bimbingan dan konseling dari SMA negeri maupun swasta se-Kalteng.
Rangkaian kegiatan bimtek meliputi pre-test dan post-test, materi penanganan kasus kekerasan, simulasi microteaching, hingga penugasan individu. Para fasilitator yang terlibat berasal dari tim pengembang nasional PPKSP dan fasilitator daerah bersertifikat.
Apip menegaskan seluruh biaya kegiatan ditanggung melalui APBD Provinsi Kalteng Tahun 2025, sehingga peserta tidak dipungut biaya apa pun. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, Wakil Gubernur, serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng atas dukungan penuh mereka.
“Kami yakin kegiatan ini menjadi langkah awal membangun satuan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan demi generasi muda Kalteng yang semakin Berkah dan Maju,” tutupnya.
(Syauqi)
