Program 100 Hari Kerja Pemkab , Anggota DPRD: Harus Terukur dan Berdampak Langsung

MUHAMMAD SALEH/BERITASAMPIT - Anggota DPRD Kabupaten , Rayaniatie Djangkan.

KUALA KURUN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten , Rayaniatie Djangkan menyampaikan pandangannya terkait program 100 hari kerja Pemerintah Kabupaten . Ia menegaskan bahwa program-program yang dijalankan sebaiknya bersifat terukur dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Menurutnya, infrastruktur seperti pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan, serta program bedah rumah, merupakan contoh program nyata yang dapat langsung dinilai oleh masyarakat.

“Hal-hal seperti infrastruktur jalan dan jembatan itu jelas terlihat hasilnya. Bedah rumah juga langsung menyentuh masyarakat. Ini yang seharusnya menjadi fokus utama dalam 100 hari kerja,” ujarnya.

Ia juga menyoroti beberapa program bantuan sosial seperti BPJS dan beasiswa pendidikan. Menurutnya, program tersebut merupakan program yang sudah berjalan bertahun-tahun, sehingga bukan merupakan hal baru yang bisa diklaim sebagai pencapaian 100 hari kerja.

“BPJS itu program , sudah berjalan cukup lama. Beasiswa pun hanya melanjutkan kebijakan sebelumnya,” jelasnya.

Ia mencontohkan, sebelumnya siswa berprestasi bisa menerima bantuan sebesar Rp1 juta per bulan dan siswa dari keluarga tidak mampu mendapat Rp500 ribu per bulan. Namun saat ini, bantuan tersebut hanya diberikan sebesar Rp3,5 juta per tahun.

Dia berharap agar ke depan, pemerintah daerah lebih cermat dalam merancang dan mengeksekusi program, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah program nyata dan berkelanjutan. Kalau hanya melanjutkan atau menurunkan yang sudah ada, tentu masyarakat akan kecewa,” tutupnya. (ale)

baca juga ...  DPRD Gunung Mas Gelar Rapat Paripurna Istimewa Dengar Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Bagikan:
Berita Populer
error: Content is protected !!