PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar sosialisasi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Kalteng, Selasa 24 Juni 2025.
Kepala Kesbangpol Kalteng melalui Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Edy Yusuf mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).
“Sedangkan tujuan sosialiasi ini adalah diharapkan para ASN Provinsi Kalimantan Tengah dapat memahami dan meningkatkan kewaspadaan terhadap sikap dan tindakan ekstremisme yang mengarah pada terorisme di lingkungan kerja dan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang damai dengan spirit belom bahadat dan Kalteng berdaya saing untuk Kalteng maju, dan Kalteng bermartabat,” ucapnya.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam sambutan yang dibacakan Plt. Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan ini,” tambahnya.
Ekstremisme yang mengarah pada terorisme adalah bentuk keyakinan dan tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman ekstrem demi mendukung aksi terorisme.
“Praktik semacam ini sebagai ancaman serius bagi stabilitas negara dan perdamaian masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang terencana, sistematis, dan terpadu,” lanjutnya.
Sejak 2021, pemerintah pusat telah memiliki dasar hukum untuk upaya ini, melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE.
“Pelaksanaan sosialisasi ini pun disebut sebagai bagian dari strategi edukatif kepada ASN agar memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI,” tuturnya.
Dilaksanakannya sosialisasi ini merupakan bentuk kegiatan edukatif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, agar memperkuat peran sebagai garda depan dalam menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Dengan pemahaman yang utuh tentang ekstremisme, kekerasan, dan terorisme, ASN diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan di lingkungan kerja dan masyarakat. Hal ini, menurut Gubernur, akan memperkuat pertahanan ideologis bangsa dari dalam tubuh birokrasi itu sendiri,” ungkapnya. (yud)
