PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menegaskan harapannya agar pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Barito Utara berjalan dengan aman, nyaman, dan tertib.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas demokrasi tanpa praktik politik uang maupun kampanye hitam.
“Kami ingin PSU Pilkada Barito Utara berjalan aman dan lancar, sesuai harapan masyarakat Barito Utara,” ujar Agustiar saat ditemui di Kantor Gubernur Kalteng, Rabu siang, 25 Juni 2025.
Gubernur juga meminta seluruh pasangan calon yang bertarung dalam PSU mendatang untuk siap menerima hasil dengan lapang dada.
“Jangan ada money politic, black campaign jangan. Dan nanti untuk para pasangan calon, harus siap kalah. Kalau semua ingin menang, tidak akan pernah selesai,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran PSU, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah mengalokasikan dana cadangan sebesar Rp1,5 miliar melalui APBD 2025.
Dana tersebut dipersiapkan untuk mendukung logistik dan teknis lapangan yang tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
“Oh iya, sudah. Kita (Pemprov) sudah siapkan kurang lebih hampir Rp1,5 miliar. Ini sifatnya sebagai back up terhadap dana dari Barito Utara,” kata Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, saat diwawancarai pada Rabu, 18 Juni 2025, di Palangka Raya.
Leonard juga menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan PSU, terlebih karena salah satu calon dalam kontestasi merupakan birokrat aktif.
“Kita harus ingatkan terus kepada ASN agar tidak ikut-ikutan dalam politik praktis. Apalagi sampai terlibat dalam kampanye atau menjadi bagian dari tim sukses,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sikap netral ASN adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. “Dukungan itu tempatnya di bilik suara. Tapi sebagai ASN, netralitas itu wajib dijaga,” tambahnya.
PSU di Barito Utara digelar sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya, Pilkada 2024 di wilayah tersebut digugat dan memicu PSU terbatas di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun hasil PSU kembali disengketakan.
Dalam putusan terbaru, MK memerintahkan agar PSU dilakukan di seluruh TPS se-Kabupaten Barito Utara. MK menyatakan bahwa kedua pasangan calon sebelumnya, yakni Gogo-Helo dan Agi-Saja, terbukti melakukan praktik politik uang dan secara resmi didiskualifikasi dari pencalonan.
Sebagai pengganti, partai-partai pengusung telah mengajukan dua pasangan calon baru, yaitu Shalahuddin-Felix (nomor urut 1) dan Jimmy-Indri (nomor urut 2), yang akan bertarung dalam PSU total yang dijadwalkan pada Agustus 2025.
Leonard menambahkan bahwa Pemprov Kalteng telah membangun koordinasi erat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan aparat keamanan untuk memastikan pelaksanaan PSU berlangsung lancar.
“Tentunya kita ingin PSU ini berjalan sukses, aman, nyaman, dan tidak ada gangguan. Kolaborasi dengan Forkopimda dan penyelenggara pemilu terus kita jaga,” tutupnya.
(Sya'ban)
