PALANGKA RAYA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palangka Raya bersama kelompok Cipayung Plus berencana menggelar aksi besar-besaran di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Jumat, 4 Juli 2025.
Aksi ini merupakan bentuk protes atas dugaan pemukulan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap massa aksi dalam demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Kalteng, Rabu siang, 2 Juli 2026.
Aksi unjuk rasa sebelumnya dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Tanah Air Melawan (TAM), menyuarakan keprihatinan atas persoalan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah dan Indonesia secara umum.
Ketegangan terjadi saat massa mencoba menemui pimpinan DPRD yang tidak kunjung keluar, sehingga mereka berusaha menerobos blokade aparat kepolisian.
Dalam insiden saling dorong yang terjadi di gerbang kantor dewan tersebut, sejumlah peserta aksi mengaku mendapat kekerasan fisik dari aparat kepolisian.
Salah satunya adalah Sugiaryanto, kader HMI Cabang Palangka Raya, yang menunjukkan luka memar di kepala dan tangan akibat diduga dipukul saat kericuhan berlangsung.
“Kami tidak pernah memulai keributan. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi. Tapi malah dipukul. Ini bukti bahwa ruang demokrasi sedang dilukai,” kata Sugiaryanto kepada wartawan.
Sekretaris Umum HMI Cabang Palangka Raya, Sadriansyah, menyatakan bahwa tindakan represif dari aparat sangat disesalkan.
Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar merupakan bentuk penyampaian pendapat yang dilindungi oleh konstitusi, khususnya Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
“Tindakan kekerasan oleh aparat itu tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai semangat demokrasi. Kami menuntut agar Kapolda Kalteng menindak tegas oknum yang terbukti melakukan pemukulan,” tegas Sadriansyah saat ditemui Beritasampit.com, usai konsolidasi internal HMI, Rabu malam.
Sebagai bentuk respons dan solidaritas, HMI bersama kelompok Cipayung Plus akan turun ke jalan pada Jumat mendatang dengan jumlah massa yang lebih besar.
Aksi ini direncanakan dipusatkan di depan Polda Kalimantan Tengah untuk menuntut akuntabilitas dan keadilan.
Menurut Sadriansyah, pihaknya tidak hanya akan menggelar aksi jalanan, tetapi juga akan menyerahkan bukti-bukti berupa dokumentasi dan video yang menunjukkan dugaan kekerasan aparat kepada Propam atau Divisi Pengamanan Internal.
“Kami akan kawal ini sampai tuntas. Kami akan bawa bukti ke Polda, dan jika perlu, kami juga akan laporkan ke Komnas HAM,” tambahnya.
Rencana aksi tersebut juga disambut oleh sejumlah organisasi mahasiswa lain yang tergabung dalam Cipayung Plus, yang menyatakan komitmen untuk bersolidaritas dan mengawal ruang demokrasi agar tidak dibungkam oleh kekuatan represif negara.
Aksi ini menjadi sorotan publik karena terjadi hanya berselang satu hari setelah peringatan HUT ke-79 Bhayangkara, yang seharusnya menjadi refleksi terhadap profesionalisme dan kedekatan Polri dengan masyarakat.
Namun bagi mahasiswa, tindakan kekerasan terhadap massa aksi menunjukkan ironi atas slogan “Polri Presisi”.
“Kalau kekerasan terus terjadi, maka slogan itu hanya sekadar tempelan. Kami minta Kapolda turun tangan langsung. Jangan ada pembiaran,” pungkas Sadriansyah.
(Sya'ban)
