KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) memberikan tanggapan atas pandangan umum Fraksi NasDem DPRD terkait rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024.
Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong dalam laporannya yang dibacakan Sekretaris Daerah, Richard, mengakui bahwa capaian PAD memang belum maksimal dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Disebutkan dia bahwa, upaya peningkatan PAD akan terus diperkuat, khususnya dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Kami akan terus melakukan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam mengoptimalkan potensi BPHTB yang selama ini masih belum tergarap secara maksimal,” ujarnya, Selasa 1 Juli 2025.
Dijelaskannya bahwa, sumber PAD lain seperti sewa gedung pemerintah dan akomodasi turut terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran. Pembatasan kegiatan seperti rapat, sosialisasi, dan FGD yang biasanya diselenggarakan di hotel maupun fasilitas sewa, berpengaruh terhadap menurunnya penerimaan pajak dari sektor perhotelan dan restoran.
“Efisiensi anggaran berdampak langsung pada kegiatan ekonomi lokal, termasuk pada dunia usaha yang menjadi sumber PAD,” kata Richard.
Menanggapi usulan Fraksi NasDem mengenai pemberian sanksi (punishment) bagi OPD yang tidak mencapai target PAD dan penghargaan (reward) bagi yang berhasil melampaui target,
Richard menyatakan prinsip itu dapat diterapkan, namun perlu mempertimbangkan proporsi kontribusi masing-masing OPD terhadap total PAD.
“Reward dan punishment tentu bisa dilaksanakan, tetapi harus adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan tingkat efektivitas dan capaian real target oleh masing-masing perangkat daerah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Juru bicara Fraksi NasDem, Doni Saputra, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yang dinilai belum maksimal dalam mendorong pendapatan daerah.
“Setiap tahun, realisasi PAD kita selalu tidak mencapai target. Ini tentu menjadi perhatian serius. Kami mengusulkan agar diberikan sanksi tegas kepada OPD yang tidak mampu memenuhi target PAD-nya, dan sebaliknya, diberikan reward atau penghargaan kepada OPD yang berhasil mencapai bahkan melebihi target tersebut,” ujar Doni.
Berdasarkan data yang disampaikan, target PAD Kabupaten Gunung Mas pada Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp85.122.422.903. Namun hingga akhir tahun, realisasi hanya mencapai Rp58.708.141.584,94, atau sekitar 68,57 persen dari target yang ditetapkan.
“Angka ini jelas menunjukkan bahwa upaya kita dalam menggali potensi PAD belum maksimal. Padahal PAD merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang mandiri tanpa terlalu bergantung pada pusat,” tegasnya.
NasDem mendorong agar evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap sektor-sektor penyumbang PAD, termasuk perbaikan sistem dan peningkatan pengawasan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di tiap OPD.
“Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada dana transfer dari pusat. Pemerintah daerah harus lebih inovatif dan responsif dalam menggali potensi lokal, terutama sektor-sektor strategis seperti perkebunan, pariwisata, dan retribusi jasa,” tutupnya. (ale)
