PALANGKA RAYA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Komando Resor Militer (Korem) 102/Panju Panjung (Pjg) di Aula Markas Korem, Palangka Raya, Kamis siang, 3 Juli 2025.
Pertemuan ini membahas kesiapan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) XXI Tambun Bungai di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
RDP dipimpin oleh Anggota Komisi I DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Andina Thresia Narang, dari Fraksi Partai Nasdem. Turut hadir jajaran pimpinan Korem 102/Pjg serta rombongan Komisi I DPR RI yang tengah melakukan kunjungan kerja di wilayah tersebut.
Dalam keterangannya, Andina menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf TNI AD, AL, dan AU yang digelar pada 30 April 2025 lalu.
“Komisi I DPR RI mendorong pemerintah agar melakukan kajian komprehensif terhadap struktur organisasi dan manajemen SDM di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Salah satu poin penting dalam jawaban Menhan adalah usulan transformasi Korem 102/Pjg menjadi Kodam XXI Tambun Bungai,” ujar Andina.
Ia menilai pembentukan Kodam di Kalimantan Tengah merupakan kebutuhan strategis nasional, mengingat luasnya wilayah provinsi tersebut serta letaknya yang berbatasan langsung dengan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
“Luas Kalimantan Tengah itu beberapa kali lipat Pulau Jawa. Maka Kodam sangat diperlukan untuk memastikan keamanan wilayah, mendukung program strategis nasional, serta menjamin kehadiran negara di wilayah-wilayah terpencil,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, Komisi I DPR RI juga menyoroti sejumlah aspek teknis yang berkaitan dengan kesiapan Korem, mulai dari infrastruktur, organisasi, sumber daya manusia, anggaran, hingga logistik.
Termasuk mengidentifikasi potensi tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses transformasi menjadi Kodam.
Menanggapi hal tersebut, Komandan Korem 102/Pjg Brigjen TNI Wimoko menyatakan kesiapannya untuk menjalankan proses pembentukan Kodam.
Ia menyebutkan bahwa secara kelembagaan dan struktural, Korem telah melakukan sejumlah persiapan awal, namun tetap memerlukan dukungan dari pemerintah pusat.
“Kami sangat mendukung pembentukan Kodam. Kami juga siap dari sisi kelembagaan dan struktur, hanya saja untuk infrastruktur dan pembiayaan memang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat,” kata Brigjen Wimoko.
Ia berharap, RDP kali ini menjadi langkah konkret menuju realisasi pembentukan Kodam XXI Tambun Bungai, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, DPR, dan TNI dalam menjaga pertahanan nasional.
“Kami percaya bahwa dengan satu semangat dan dukungan semua pihak, pembentukan Kodam ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi pertahanan nasional maupun masyarakat Kalimantan Tengah,” tutupnya.
Sebagai catatan, Komisi I DPR RI memiliki lingkup tugas di bidang pertahanan, hubungan luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. Kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah ini merupakan bagian dari upaya penguatan struktur pertahanan nasional, khususnya di kawasan strategis tengah Indonesia.
(Sya'ban)
