KUALA PEMBUANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan kembali turun ke lapangan dalam agenda Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025. Reses kali ini menjadi momen penting bagi para legislator untuk mendengarkan langsung keluhan, masukan, dan harapan masyarakat dari berbagai pelosok daerah pemilihan (dapil).
Kegiatan reses ini terbagi ke dalam tiga daerah pemilihan. Dapil 1 meliputi Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur, Dapil 2 mencakup Danau Sembuluh hingga Hanau, dan Dapil 3 meliputi Batu Ampar hingga Seruyan Hulu. Para anggota DPRD disambut antusias oleh masyarakat di berbagai desa seperti Kartika Bakti, Tanjung Rangas, Bahaur, hingga Kalang. Setiap lokasi menyimpan cerita dan harapan yang berbeda, namun semuanya bermuara pada satu tujuan: pembangunan dan kesejahteraan.
Beragam aspirasi mencuat dalam dialog interaktif antara warga dan wakil rakyat. Di bidang infrastruktur, permintaan peningkatan dan perbaikan jalan serta pembangunan jembatan masih menjadi prioritas utama. Jalan rusak yang menghambat aktivitas warga menjadi sorotan di hampir seluruh wilayah reses.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, masyarakat berharap ada penambahan fasilitas sekolah dan puskesmas baru. Beberapa desa bahkan belum memiliki akses layanan kesehatan memadai, sementara di bidang pendidikan, banyak sekolah mengalami kekurangan alat tulis dan teknologi pembelajaran modern.
Tak kalah penting, warga juga mengusulkan program pengembangan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. “Kami ingin ada pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha kecil agar bisa mandiri,” ujar salah satu warga Desa Pembuang Hulu I. Permintaan itu mencerminkan semangat masyarakat yang ingin berkembang secara ekonomi dan sosial.
Ketua DPRD Seruyan menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Meski tidak semua bisa langsung direalisasikan, proses penyampaian aspirasi ini mencerminkan komitmen bersama dalam membangun desa yang lebih baik. “Melalui reses, kami tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan suara rakyat benar-benar sampai ke meja kebijakan,” tegasnya.
(ASY)
