PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Muahammad Reza Prabowo, angkat bicara terkait hasil penyelidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng yang tidak menemukan unsur korupsi dalam pengadaan buku tahun anggaran 2024.
Reza menegaskan, pihaknya menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya apabila terdapat laporan dari masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Dan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kejati Kalteng, ya itulah temuannya, kan gitu. Jadi semua saya serahkan. Misalnya ada temuan dari LSM, dari masyarakat, kalau misalnya ada pelayanan Disdik yang kurang maksimal, atau mungkin terdapat penyalahgunaan atau segala macam, kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Reza kepada awak media saat diwawancarai di Polda Kalteng, Senin 7 Juli 2025.
Ia menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan sistem pengawasan yang adil dan seimbang, termasuk dari media maupun masyarakat.
“Yang namanya kita menjalankan pemerintahan ini kan perlu mekanisme check and balance. Begitu pula teman-teman media, memberikan kita juga ruang untuk pengawasan. Misalnya ditemukan temuan-temuan di lapangan seperti itu, itu hak kita semua,” katanya.
Reza menambahkan, Dinas Pendidikan adalah lembaga yang fokus pada pelayanan masyarakat. Menurutnya, berbagai keluhan dari masyarakat secara rutin disampaikan kepada Gubernur Kalteng.
“Disdik itu kita pelayanan masyarakat. Pak Gubernur berkali-kali menyampaikan, saya juga menyampaikan. Kalau ada keluhan masyarakat, selalu saya sampaikan secara rutin kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
“Dan Pak Gubernur menyampaikan, kita fokus pada pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
(Syauqi)
