PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, melaksanakan kegiatan reses perorangan di Desa Lalap, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai keluhan mendesak yang selama ini mereka alami, mulai dari krisis air bersih, kekurangan tenaga kesehatan, hingga belum adanya fasilitas internet di desa mereka.
Krisis air bersih menjadi perhatian utama masyarakat. Warga mengaku kesulitan mendapatkan air layak konsumsi, terutama saat musim kemarau.
“Kami sangat kesulitan air bersih, apalagi kalau musim kemarau. Sumur banyak yang kering, dan tidak semua warga punya akses ke air bersih,” ucap seorang warga kepada Purdiono.
Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan minimnya petugas kesehatan di desa. Menurut mereka, pelayanan kesehatan masih sangat terbatas.
“Kalau ada warga yang sakit, kami harus ke puskesmas yang letaknya cukup jauh. Di desa ini belum ada petugas medis tetap,”tambahnya.
Masalah lain yang tak kalah penting adalah belum tersedianya fasilitas internet di Desa Lalap. Di tengah era digital, warga merasa tertinggal karena sulit mengakses informasi dan layanan berbasis online, terutama bagi pelajar dan pelaku UMKM lokal.
“Anak-anak sekolah kesulitan belajar daring, dan kami juga tidak bisa memanfaatkan internet untuk usaha atau informasi,” keluh warga lainnya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Purdiono menyatakan bahwa dirinya akan membawa semua aspirasi warga ke rapat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk ditindaklanjuti oleh dinas dan instansi terkait.
“Masalah air bersih, kesehatan, dan akses internet ini adalah kebutuhan dasar masyarakat. Saya akan perjuangkan di tingkat provinsi agar ada perhatian serius, khususnya untuk desa–desa di daerah pelosok seperti Desa Lalap,” lanjut Purdiono, Selasa 08 Juli 2025.
Penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan publik antara desa dan kota.
“Harapan mereka, berkeinginan agar mampu menjembatani komunikasi langsung antara masyarakat dan lembaga legislatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga desa,” ungkapnya. (yud)
