PALANGKA RAYA– Penertiban belasan pelajar oleh Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di kawasan publik saat jam pelajaran, Rabu, 9 Juli 2025, mengungkap masalah klasik yang belum terselesaikan: lemahnya pengawasan terhadap aktivitas siswa di luar sekolah.
Sebanyak 11 pelajar terjaring patroli rutin Satpol PP di sekitar Komplek Stadion Sanaman Mantikei, kawasan yang kerap dijadikan tempat nongkrong para siswa yang bolos sekolah.
Para pelajar itu ditemukan masih mengenakan seragam dan tidak disertai keterangan resmi dari sekolah.
Kepala Bidang Tibumtranmas Satpol PP Kalteng, Agung Wimba Winata, mengatakan bahwa penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan.
Namun lebih dari itu, ia menyoroti pentingnya peran semua pihak dalam membentuk karakter disiplin anak.
“Yang kami temukan ini hanyalah potret kecil. Banyak anak yang mungkin tidak terpantau. Ini alarm bagi semua: orang tua, sekolah, dan lingkungan,” kata Agung.
Menurutnya, lokasi penemuan para pelajar yang bolos bukanlah tempat tertutup atau tersembunyi. Mereka terlihat jelas di ruang publik, namun tak ada yang menegur atau mencegah.
“Ketika anak-anak bisa berkeliaran bebas pada jam belajar tanpa ada yang peduli, itu tanda ada yang perlu dibenahi dalam sistem sosial kita,” lanjutnya.
Penertiban ini tidak berhenti pada pendataan. Satpol PP menghubungi orang tua pelajar serta meminta pihak sekolah turut memberikan sanksi dan pembinaan.
Beberapa pelajar mengaku hanya ikut-ikutan tanpa tahu konsekuensinya, sisanya menyebut bosan dengan kegiatan belajar di kelas.
Kepala Satpol PP Provinsi Kalteng, Baru I. Sangkai, menilai bahwa kejadian ini memperlihatkan perlunya pendekatan baru dalam membina kedisiplinan anak-anak sekolah.
Ia menekankan pentingnya menciptakan ruang aman dan menarik bagi remaja agar tidak mencari pelarian di luar sekolah.
“Anak-anak butuh perhatian, bukan hanya pengawasan. Jika sekolah hanya memberi beban tanpa ruang ekspresi, mereka akan cari alternatif lain. Inilah yang sering salah arah,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa tugas menjaga anak tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah atau pemerintah.
“Kami butuh sinergi. Ketika Satpol PP bergerak, itu karena sistem lainnya sedang tidak berjalan efektif. Maka, mari perkuat koordinasi antarinstansi dan masyarakat,” pungkas Baru.
(Sya'ban)
