PULANG PISAU – Masa depan program food estate di Kabupaten Pulang Pisau tengah dikaji ulang. Pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) bersama para pemangku kepentingan berupaya memperkuat peran kelompok tani sebagai fondasi utama dalam pembangunan pertanian berkelanjutan.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan ekspose akhir kajian model bisnis pertanian berkelanjutan berbasis kelompok tani tahun 2025 yang digelar di aula Bapperida Pulang Pisau, Jumat 11 Juli 2025. Wakil Bupati Pulang Pisau, H. Ahmad Jayadikarta, yang hadir langsung dalam kegiatan itu menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan petani.
“Kajian ini bukan sekadar formalitas, tapi ikhtiar kita bersama untuk menghadirkan solusi konkret atas berbagai kendala yang dihadapi kelompok tani. Mereka ujung tombak ketahanan pangan kita,” ujar Jayadikarta, usai mengikuti pemaparan hasil kajian.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terus berupaya menyelaraskan program food estate agar lebih membumi dan berdampak langsung terhadap produktivitas serta pendapatan petani lokal, terutama yang tergabung dalam kelompok tani (poktan).
Di sisi lain, Kepala Bapperida Pulang Pisau, Bakhzar Efendi, menjelaskan bahwa kajian ini menganalisis kebijakan-kebijakan strategis yang selama ini menjadi acuan, seperti PermenLHK Nomor 24 Tahun 2020, PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021, hingga Perpres Nomor 125 Tahun 2022.
“Namun kita tidak hanya melihat aturan di atas kertas. Kita telaah dengan konteks sosial, ekonomi, dan ekologi di Pulang Pisau. Tantangan di lapangan jauh lebih kompleks dan perlu pendekatan yang adaptif,” jelas Bakhzar.
Ia menegaskan, hasil kajian ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil kelompok tani dan dapat menjadi landasan penting bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merancang kebijakan pembangunan sektor pertanian yang lebih inklusif.
Bakhzar berharap, dokumen hasil kajian ini tidak berhenti sebagai laporan teknis semata.
“Tapi betul-betul dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan lintas sektor, agar pertanian kita tidak hanya bertahan, tapi juga berdaya saing dan berkeadilan,” pungkasnya. (ds)
