PALANGKA RAYA – Sebanyak 93.161 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kalimantan Tengah (Kalteng) dipastikan akan menerima bantuan beras untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025.
Namun hingga pekan kedua Juli, bantuan tersebut belum juga disalurkan lantaran peluncuran resminya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalteng, Agus Candra, usai melakukan pengecekan stok dan kondisi gudang Bulog Palangka Raya, Kamis, 10 Juli 2025.
Ia menyebut, bantuan bersumber dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan disalurkan melalui Perum Bulog.
“Setiap KPM akan menerima 20 kilogram beras, masing-masing 10 kilogram untuk bulan Juni dan Juli. Distribusi direncanakan berlangsung serentak dalam waktu dekat,” ujarnya.
Hasil pemeriksaan dari tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) menunjukkan bahwa kondisi gudang penyimpanan relatif baik dari sisi kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan.
Bahkan, jumlah stok saat ini mencapai lebih dari 16 ribu ton, sementara kebutuhan untuk satu kali alokasi hanya sekitar 900 ton.
Dengan kata lain, tidak ada kendala dari sisi ketersediaan maupun penyimpanan beras. Namun pelaksanaan distribusi belum bisa dilakukan sebelum ada arahan resmi.
“Kami hanya menunggu teknis peluncurannya. Secara operasional kami sudah siap,” jelas Agus.
Mekanisme distribusi dilakukan melalui Perum Bulog dan anak perusahaannya, Jasa Prima Logistik (JPL), yang bertugas mengangkut beras dari gudang ke desa.
Di tingkat lokal, satuan kerja Bulog akan menangani pembagian ke titik-titik distribusi yang telah disepakati dengan pemerintah desa.
Sementara itu, data penerima bantuan tetap mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DT-SKS) milik Kementerian Sosial.
Dinas Sosial telah melakukan verifikasi data, dan Pemprov hanya bertugas memastikan distribusi berjalan lancar dan sesuai sasaran.
“Kami juga bekerja sama dengan Dinas Sosial dan aparatur desa untuk pengawasan dan penyaluran di lapangan,” tambahnya.
Meski semua pihak menyatakan kesiapan, ketergantungan terhadap regulasi pusat menyebabkan distribusi bantuan belum bisa dimulai.
Padahal, bantuan ini diperuntukkan untuk bulan Juni dan Juli, yang seharusnya sudah berjalan.
Agus berharap tidak ada keterlambatan lebih lanjut, mengingat bantuan pangan ini sangat dibutuhkan oleh keluarga-keluarga prasejahtera di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Harapan kami, distribusi bisa dilakukan dalam waktu dekat dan tidak ada kendala berarti di lapangan. Semua pihak diminta berperan aktif agar bantuan tepat sasaran,” pungkasnya.
(Sya'ban)
