PALANGKA RAYA – Program Cetak Sawah yang menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2025 menghadapi kendala serius.
Ketidaksesuaian antara hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) dengan kondisi nyata di lapangan membuat realisasi proyek tidak berjalan optimal.
Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, menyampaikan bahwa dari target 85.000 hektare cetak sawah tahun ini, baru sekitar 67.149 hektare yang berhasil masuk ke tahap kontrak kerja hingga pertengahan Juli 2025.
“Targetnya 85 ribu hektare, dan capaian itu terus kita kejar. Harus ada batas waktu karena kita juga mengejar masa tanamnya,” ujar Edy saat ditemui di Kantor Gubernur Kalteng, Selasa pagi, 15 Juli 2025.
Edy mengungkapkan, persoalan utama terletak pada SID yang tidak sinkron dengan kondisi faktual.
Ia mencontohkan, dalam dokumen SID, satu lokasi bisa tercatat seluas 1.000 hektare, tetapi saat tim turun ke lapangan, hanya setengahnya yang benar-benar bisa digarap.
Sisanya masih berupa tanam tumbuh milik masyarakat atau lahan dengan status penggunaan yang belum jelas.
“Contohnya dalam SID disebut 1.000 hektare, ternyata di lapangan hanya 500 hektare. Itu menyulitkan pelaksanaan di lapangan,” tambahnya.
Selain persoalan data, keterbatasan alat berat dari penyedia jasa konstruksi juga menjadi hambatan signifikan.
Meski ketersediaan alat berat telah menjadi bagian dari kontrak kerja, namun tidak semua penyedia mampu memenuhinya di lapangan. Akibatnya, proses seperti land clearing dan leveling menjadi lambat.
Edy menegaskan bahwa program cetak sawah tidak boleh hanya berhenti pada tahapan konstruksi teknis.
Hasil akhir harus berupa lahan yang fungsional dan siap untuk ditanami, sehingga mendukung langsung pencapaian ketahanan pangan daerah maupun nasional.
“Kita ingin ini benar-benar menghasilkan lahan siap tanam, bukan hanya selesai di atas kertas,” tegasnya.
Dari total target cetak sawah 2025 sebesar 93.496 hektare, sejauh ini capaian masih jauh dari angka tersebut.
Pemerintah provinsi terus melakukan evaluasi bersama kementerian teknis dan satgas di lapangan, serta mendorong agar seluruh pelaksanaan berjalan sesuai jadwal.
Beberapa kabupaten yang telah menyelesaikan tahapan SID antara lain Kapuas, Pulang Pisau, Barito Utara, Seruyan, Kotawaringin Timur, dan Lamandau.
Namun Edy menegaskan, verifikasi ulang tetap diperlukan agar pelaksanaan di lapangan tidak menemui hambatan serupa.
Menurutnya, keberhasilan program ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan swasembada pangan di Kalimantan Tengah dan mengurangi ketergantungan terhadap daerah lain.
(Sya'ban)
