PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai menerapkan pembatasan teknis dalam peliputan kegiatan resmi menyusul insiden-insiden yang dinilai mengganggu kenyamanan, bahkan membahayakan pejabat yang hadir.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah ketika seorang pejabat tinggi secara tidak sengaja tersikut di tengah kerumunan peliput.
Insiden tersebut, meski tidak menyebabkan cedera serius, dinilai cukup untuk menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola peliputan di lingkungan Pemprov Kalteng yang selama ini dinilai kurang tertib, terutama saat kegiatan dengan intensitas tinggi dan kehadiran tamu penting.
“Kita pernah menghadapi situasi di mana salah satu pejabat tinggi harus tersikut karena terlalu banyak orang yang masuk ke ruang acara. Kita juga tidak tahu pasti apakah itu dari media, protokol, atau personel lain. Tapi yang jelas suasana menjadi tidak nyaman dan terlalu padat,” ungkap Plt. Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, saat ditemui usai acara Pisah Sambut Kepala Kejati Kalteng, Jumat malam, 18 Juli 2025.
Menurut Rangga, kerumunan yang tak terkontrol saat acara berlangsung bukan hanya mengganggu suasana sakral seperti pemutaran lagu kebangsaan atau sambutan resmi, tetapi juga menimbulkan potensi risiko bagi keamanan pejabat maupun tamu undangan.
Sebagai bentuk antisipasi, Pemprov Kalteng kini menerapkan pengaturan ulang terhadap alur peliputan.
Wartawan tetap diizinkan meliput, namun ruang geraknya dibatasi hanya pada waktu dan area tertentu yang telah ditentukan.
“Kami tidak melarang media untuk memberitakan. Tapi dari sisi teknis, memang harus ditertibkan. Apalagi kalau kegiatan itu menghadirkan pejabat pusat atau tokoh penting,” ujarnya.
Diskominfosantik juga mengambil langkah dengan menyediakan dokumentasi resmi berupa video lengkap kegiatan yang bisa diakses media melalui Drive.
Selain itu, sesi doorstop tetap dibuka agar wartawan tetap bisa mengakses narasumber setelah acara selesai.
“Video kita siapkan full, dari awal sampai akhir. Teman-teman media tetap bisa mengambil kutipan dan visual. Doorstop juga tetap kami fasilitasi, seperti yang dilakukan malam ini,” kata Rangga.
Kebijakan ini, lanjutnya, merupakan hasil kesepakatan bersama antara Diskominfosantik, Biro Umum, dan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) sebagai upaya kolektif untuk menjaga kualitas pelaksanaan acara pemerintahan.
Rangga juga menyampaikan bahwa ke depan, pembekalan etika peliputan dan pemahaman protokol acara akan menjadi perhatian khusus agar wartawan, fotografer, maupun petugas internal pemerintah memahami batasan dan ruang gerak masing-masing.
“Kita harus akui bahwa belum semua peliput memahami ruang kerja saat acara formal. Jadi ini jadi PR kita bersama agar bisa saling memahami peran dan aturan yang ada,” pungkasnya.
(Sya'ban)
