PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menegaskan bahwa masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk dalam pelaksanaan program transmigrasi nasional.
Hal ini disampaikan Gubernur menyusul penetapan tiga kabupaten di Kalteng sebagai daerah tujuan transmigrasi dari luar provinsi.
“Sudah saya tegaskan bahwa visi dan misi kami, masyarakat lokal itu harus menjadi tuan di tanahnya sendiri,” ujar Agustiar, saat ditemui di Kantor Gubernur, Rabu siang, 23 Juli 2025.
Ia menambahkan bahwa program transmigrasi bukan hal baru dan merupakan bagian dari dinamika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kita ini adalah NKRI. Program tersebut saya rasa sudah biasa, itu adalah bentuk dinamika,” ucapnya.
Namun begitu, Agustiar mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi yang diketahuinya di tingkat pusat.
“Kami dapat informasi dari Komisi V DPR RI, katanya tidak ada pembahasan untuk itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng, Farid Wajdi, menyebutkan bahwa tiga kabupaten penerima transmigran yaitu Kapuas, Sukamara, dan Kotawaringin Barat telah memiliki kawasan transmigrasi yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Menurut Farid, transmigran akan dikirim dari 10 provinsi, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, DKI Jakarta, Lampung, NTB, dan NTT.
Kuota transmigrasi, lanjutnya, ditentukan berdasarkan usulan dan kesiapan daerah penerima.
“Penempatan transmigran dilakukan sesuai dengan kesiapan lahan dan sarana pendukung. Pemerintah juga memberikan fasilitas rumah, lahan usaha, bantuan pangan hingga 18 bulan, serta peralatan pertanian dan pelatihan keterampilan,” jelas Farid.
Ia juga menegaskan bahwa transmigrasi bukan sekadar memindahkan penduduk, namun merupakan program strategis pembangunan kawasan terpadu, yang turut melibatkan masyarakat lokal di sekitar wilayah transmigrasi.
“Transmigrasi adalah pembangunan wilayah. Tujuannya membentuk pusat-pusat ekonomi baru demi kesejahteraan bersama,” ujarnya.
(Sya'ban)
