KUALA KAPUAS – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Dr. Usis I. Sangkai, menegaskan bahwa alokasi dana Rp1 miliar untuk setiap desa dan kelurahan pada tahun anggaran 2026 harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar rutinitas belanja. Penegasan itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin 28 Juli 2025 di Aula Bapperida Kapuas.
Rapat tersebut melibatkan seluruh camat se-Kabupaten Kapuas, perangkat daerah teknis, dan instansi terkait yang memiliki peran dalam perencanaan pembangunan berbasis desa. Fokus utama diskusi adalah merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dibiayai dari dana tersebut secara efektif dan berdampak langsung.
“Kita tidak ingin program ini hanya menjadi formalitas atau pelengkap laporan. Dana ini harus menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Efeknya harus terasa,” ujar Usis di hadapan peserta rapat.
Menurutnya, setiap program yang diusulkan harus mengedepankan prinsip keadilan, efisiensi anggaran, dan keberlanjutan pembangunan. Usis meminta agar rencana kegiatan tidak bersifat tambal sulam atau jangka pendek semata, melainkan terukur dan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kegiatan. Musyawarah desa/kelurahan wajib dilibatkan secara aktif agar hasilnya merepresentasikan kebutuhan warga dan tidak hanya berdasarkan usulan elitis dari struktur birokrasi.
“Musyawarah harus benar-benar menjadi wadah demokratis. Libatkan semua unsur masyarakat untuk melihat potensi, kekuatan, serta tantangan yang ada di wilayah masing-masing,” imbuhnya.
Rapat ini merupakan langkah awal dalam tahapan panjang penyusunan dokumen perencanaan, termasuk RKPD dan RKA perangkat daerah. Tujuannya adalah agar sejak awal prosesnya berjalan dengan arah dan fondasi yang kuat.
Pemkab Kapuas berharap, lewat pendekatan yang partisipatif dan berbasis data, skema dana Rp1 miliar per desa/kelurahan bisa menjadi instrumen transformasi pembangunan dari bawah, yang dampaknya tidak hanya terlihat dalam laporan keuangan, tapi dirasakan langsung oleh masyarakat. (ds)
