PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mematangkan persiapan peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera (HBS), yang akan mengintegrasikan delapan program bantuan sosial utama bagi masyarakat.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Yuas Elko menekankan pentingnya sinergi dan kesiapan data agar program tersebut berjalan tepat sasaran. Dia mengatakan penting untuk menyelaraskan pemahaman lintas sektor, sekaligus memperkuat kesiapan teknis dan administratif menjelang penerapan Kartu Huma Betang Sejahtera yang direncanakan mulai tahun 2026.
“Hari ini kita membahas sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan akses bantuan bagi nelayan. Semua ini perlu kita tuangkan dalam satu narasi yang selaras, agar setiap pihak memiliki pemahaman dan arah kerja yang sama,” ujar Yuas Elko saat memimpin Rapat Pembahasan Hasil Pengawasan Persiapan Pelaksanaan Kartu HBS di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor, Kamis, 31 Juli 2025.
Ia juga menegaskan bahwa forum tersebut menjadi momen refleksi untuk mengantisipasi kekurangan sebelum implementasi program.
“Kita mewanti-wanti potensi kekurangan. Pertemuan ini menjadi cermin bagi kita untuk waspada dan tidak salah langkah,” tambahnya.
Kartu Huma Betang Sejahtera dirancang untuk menyederhanakan akses masyarakat terhadap berbagai jenis bantuan sosial dan program pemberdayaan dalam satu kartu. Delapan program yang akan terintegrasi dalam kartu ini meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2 juta per kepala keluarga, Operasi Pasar Sembako Murah, Program Sekolah dan Kuliah Gratis, Layanan Kesehatan Gratis berbasis KTP/BPJS, Akses ke Lapangan Kerja, Modal Bantuan untuk Petani, Akses Bantuan bagi Nelayan, dan Bantuan Rumah untuk Guru.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalteng, tim pelaksana HBS, serta perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kehadiran BPKP bertujuan untuk mengawal kebijakan tersebut dari sisi akuntabilitas dan transparansi.
Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Ilham Nurhidayat dalam kesempatan itu menyampaikan harapannya agar program HBS dapat terintegrasi secara optimal serta mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.
Rapat juga diisi dengan sesi paparan dan tanya-jawab antara tim BPKP dan OPD guna membahas kendala teknis maupun strategi penyempurnaan program.
Diharapkan, melalui peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera pada 2026 mendatang, visi “Kalteng Berkah, Maju, dan Sejahtera” dapat semakin diwujudkan melalui pelayanan sosial yang tepat, cepat, dan terpadu.
(Syauqi)
