PALANGKA RAYA – Sebanyak 97 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) selama kurun waktu 2009 hingga 2024 menjadi sorotan serius dalam pertemuan Tim Percepatan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi BP0K di Ruang Rapat Pintar, Lantai II Dinas Pendidikan Kalteng, Rabu, 6 Agustus 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menegaskan bahwa pertemuan ini tidak boleh hanya menjadi agenda formalitas. Ia menekankan pentingnya langkah konkret untuk menindaklanjuti setiap temuan BPK.
“Kalau dilihat dari nominalnya memang tidak ada yang terlalu besar sekali, tetapi kita harus cermati. Jangan sampai temuan yang sudah berulang ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian. Kita tidak boleh masuk ke lubang yang sama,” tegas Reza.
Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat 97 temuan yang belum tuntas sejak 2009 hingga 2024, dengan total potensi kerugian negara mencapai Rp3.950.479.106,99. Dari jumlah tersebut, telah disetorkan sebesar Rp3.680.603.892,99, sementara sisa yang masih harus diselesaikan mencapai Rp269.875.214,00.
“Ini harus kita selesaikan. Jangan sampai ada temuan baru lagi hanya karena keteledoran kita,” tegas Reza.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala bidang dan ketua tim di lingkungan Dinas Pendidikan Kalteng agar mengikuti proses diskusi ini hingga tuntas. Menurutnya, tindak lanjut atas hasil rekomendasi BPK harus benar-benar terurai dalam administrasi resmi.
“Dalam penyusunan rencana tindak lanjut, semuanya harus ikut. Kita harus dampingi bersama tim BPK supaya memahami betul setiap temuan itu. Jangan sampai kerja keras kita malah menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Dinas Pendidikan Kalteng kini melibatkan pendampingan dari Inspektorat dan Kejaksaan, yang disebut Reza sebagai terobosan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Dalam upaya mencegah temuan serupa terulang, Reza juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan platform Pena Kalteng, sebuah sistem yang memungkinkan pengawasan langsung terhadap penggunaan dana BOS, BOSDA, hingga BPP.
“Ini bagian dari komitmen kami agar pengelolaan anggaran pendidikan di Kalteng menjadi lebih transparan dan akuntabel,” kata Reza.
Selain fokus pada penyelesaian temuan, Reza menekankan bahwa seluruh jajaran Dinas Pendidikan juga harus mendukung visi dan misi Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Anggaran kita cukup besar tahun ini, meskipun ada penyesuaian APBD. Justru karena besar, pertanggungjawabannya juga besar. Jangan sampai keteledoran membuka pintu kesalahan baru,” tegasnya.
Reza menutup pertemuan dengan penekanan bahwa seluruh pihak harus serius mengawal proses penyelesaian ini hingga tuntas.
“Kita hadir bukan untuk menambah masalah, tapi memperbaiki. Dengan kerja sama yang baik antara Dinas Pendidikan, BPK, dan lembaga pendamping lainnya, saya yakin kita bisa menutup seluruh temuan dan mencegah terulangnya masalah di kemudian hari,” pungkasnya.
(Syauqi)
30 Mei 2026
18:43
