SAMPIT – Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang H Syamsu mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim dalam menindaklanjuti rencana pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kotim di atas lahan hibah masyarakat.
Meskipun Bupati Kotim menyatakan menyambut baik, namun hingga kini belum ada langkah nyata yang dilakukan. Kemenag juga sudah bersurat untuk permohonan tanah hibah agar segera di bangun MAN 2 Kotim.
“Kalau menyambut baik, harus ada aksi konkret. Lahan hibah itu harus ditindaklanjuti, akses jalan diperbaiki, proses hibah diselesaikan diserahkan ke Kemenag sehingga pembangunan betul bisa dilakukan,” tegas Dadang, Rabu 6 Agustus 2025.
Dadang menjelaskan, lahan hibah yang diserahkan masyarakat sejak 2022 itu diniatkan untuk pembangunan SMA/MA. Komisi III DPRD Kotim pun sempat mengunjungi Pemerintah Provinsi Kalteng untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Namun, dari Pemprov Kalteng belum ada kepastian membangun karena terkendala keterbatasan anggaran.
“Kita kemudian berangkat juga ke Kemenag Provinsi, dan mereka sangat serius. Bahkan pihak Kemenag sudah datang ke Sampit dan audiensi langsung dengan Bupati,” ujarnya.
Menurutnya, jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan, maka inisiatif masyarakat bisa gagal di tengah jalan. “Jangan sampai rencana pembangunan MAN ini hilang di tikungan, karena tidak ada ketegasan sikap dari pemerintah daerah,” tambahnya.
Dadang menyampaikan, setiap tahun ajaran baru selalu terjadi lonjakan pendaftar di SMA/MA, sementara jumlah ruang belajar terbatas. Kondisi ini sangat dirasakan masyarakat di luar zona padat, seperti wilayah Baamang ke arah Bamang Hulu.
“Pembangunan sekolah baru ini adalah solusi jangka panjang, dan bagian dari upaya kita dalam meningkatkan sumber daya manusia Kotim. Jadi harus diseriusi, jangan sampai masyarakat menarik kembali tanah hibah karena kecewa,” ucapnya.
Ia mendorong agar Pemkab segera menggelar rapat dengan melibatkan bagian aset, Dinas Pendidikan, dan pihak terkait lainnya guna memperjelas status dan langkah berikutnya. “Kalau memang serius, segera agendakan rapat tindak lanjut. Jangan tunggu sampai masyarakat kehilangan harapan,” tutup Dadang.
(Nardi)
