KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas resmi mendirikan Posko Siaga Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di empat wilayah rawan, yakni Kecamatan Kurun, Tewah, Mihing Raya, dan Rungan Hulu.
Pembukaan posko dilaksanakan secara terpusat di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunung Mas.
Posko Siaga Karhutla ini melibatkan unsur gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Dinas Sosial bersama Tagana, PMI, PDAM, Dinas Kesehatan melalui Tim PSC, aparat kecamatan dan desa, serta relawan Masyarakat Peduli Api (MPA). Seluruh personel telah disiagakan untuk merespons cepat terhadap potensi dan kejadian Karhutla di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong melalui Pelaksana Tugas Kepala BPBD, Atis, yang menyatakan bahwa pembentukan posko ini merupakan langkah konkret dan strategis pemerintah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi selama musim kemarau.
“Dengan dibentuknya Posko Siaga Karhutla ini, kita berharap dapat meminimalisir kerugian akibat kebakaran serta memberikan rasa aman bagi masyarakat,” ujar Atis belum lama ini.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi antarpetugas di lapangan. Seluruh anggota posko diinstruksikan untuk menjaga kesehatan, menjalin komunikasi aktif dengan koordinator lapangan, serta menyusun laporan harian terkait perkembangan dan penanganan Karhutla.
“Posko ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi wujud keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Posko ini akan menjadi pusat kendali seluruh upaya respons terhadap Karhutla. Semua informasi, koordinasi tindakan, hingga distribusi logistik dan pengerahan tenaga akan difokuskan melalui posko, sehingga penanganan dapat berjalan secara efisien dan terorganisir.
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas juga mengimbau seluruh elemen masyarakat agar turut berperan aktif dalam mencegah terjadinya Karhutla. Masyarakat diminta segera melaporkan bila melihat aktivitas mencurigakan yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
“Karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi,” pungkas Atis. (ale)
