PALANGKA RAYA – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Reza Prabowo, mengultimatum seluruh jajarannya untuk segera menuntaskan 97 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng. Temuan yang belum terselesaikan sejak 2009 hingga 2024 itu berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp3,9 miliar.
“Kalau dilihat dari nominalnya memang tidak ada yang terlalu besar sekali, tetapi kita harus cermati. Jangan sampai temuan yang sudah berulang ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian. Kita tidak boleh masuk ke lubang yang sama,” kata Reza saat memimpin pertemuan Tim Percepatan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi BPK di Ruang Rapat Pintar Lantai 2 Dinas Pendidikan Kalteng, Rabu, 6 Agustus 2025.
Berdasarkan data yang dipaparkan, total potensi kerugian negara akibat 97 temuan itu mencapai Rp3.950.479.106,99. Dari jumlah tersebut, telah dikembalikan sebesar Rp3.680.603.892,99, sementara sisa yang belum diselesaikan mencapai Rp269.875.214.
“Ini harus kita selesaikan. Jangan sampai ada temuan baru lagi hanya karena keteledoran kita,” ujar Reza menegaskan.
Ia juga meminta seluruh kepala bidang dan ketua tim di lingkungan Disdik Kalteng untuk mengikuti proses pembahasan hingga tuntas. Reza menilai, tindak lanjut atas temuan BPK harus diuraikan secara tertib dalam dokumen administrasi resmi.
“Dalam penyusunan rencana tindak lanjut, semuanya harus ikut. Kita harus dampingi bersama tim BPK supaya memahami betul setiap temuan itu. Jangan sampai kerja keras kita malah menimbulkan masalah di kemudian hari,” ucapnya.
Untuk mempercepat penyelesaian, Dinas Pendidikan Kalteng kini melibatkan Inspektorat dan Kejaksaan. Langkah itu disebut Reza sebagai terobosan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Dalam rangka pencegahan, Disdik juga menyiapkan Pena Kalteng, sebuah platform pengawasan terhadap penyaluran dana BOS, BOSDA, hingga BPP.
“Ini bagian dari komitmen kami agar pengelolaan anggaran pendidikan di Kalteng menjadi lebih transparan dan akuntabel,” kata Reza.
Ia juga mengingatkan pentingnya keselarasan program dengan visi dan misi Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo.
“Anggaran kita cukup besar tahun ini, meskipun ada penyesuaian APBD. Justru karena besar, pertanggungjawabannya juga besar. Jangan sampai keteledoran membuka pintu kesalahan baru,” kata Reza.
Ia menutup pertemuan dengan penekanan bahwa seluruh jajaran harus mengawal proses penyelesaian temuan ini secara serius.
“Kita hadir bukan untuk menambah masalah, tapi memperbaiki. Dengan kerja sama yang baik antara Dinas Pendidikan, BPK, dan lembaga pendamping lainnya, saya yakin kita bisa menutup seluruh temuan dan mencegah terulangnya masalah di kemudian hari,” pungkasnya.
(Syauqi)
