PALANGKA RAYA – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Nunu Andriani, menegaskan bahwa Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2025 dirancang untuk mencetak pejabat pengawas yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, berpikir strategis, dan menghasilkan inovasi nyata di birokrasi.
Dalam laporannya saat pembukaan PKP secara daring, Senin, 11 Agustus 2025, Nunu mengungkapkan bahwa pelatihan ini diikuti 44 peserta dari berbagai perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten se-Kalteng.
Peserta berasal dari beragam latar belakang bidang tugas, sehingga diharapkan dapat saling bertukar pengalaman dan wawasan selama mengikuti pelatihan.
“PKP ini kami desain untuk membekali peserta dengan kompetensi kepemimpinan yang kuat, kemampuan mengelola sumber daya secara optimal, dan pemahaman nilai-nilai ASN BerAKHLAK. Tidak hanya teori, tetapi harus ada hasil konkret yang bisa langsung diaplikasikan,” ujarnya.
Menurut Nunu, peran pengawas sangat penting dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah dijalankan tepat sasaran.
Pengawas yang cakap akan mampu mengarahkan tim, mengantisipasi hambatan di lapangan, serta memastikan pelayanan publik berjalan efektif dan efisien.
Selama program, peserta akan mengikuti rangkaian pembelajaran yang meliputi kelas virtual, studi kasus, diskusi kelompok, serta pendampingan intensif dalam menyusun proyek perubahan.
Proyek ini difokuskan pada solusi atas masalah riil di unit kerja masing-masing, mulai dari peningkatan mutu layanan hingga pengelolaan anggaran secara efisien.
Nunu menekankan bahwa keberhasilan pelatihan ini akan diukur dari sejauh mana peserta mampu membawa perubahan positif setelah kembali ke instansinya.
“Kami ingin PKP ini melahirkan pengawas yang tidak hanya paham aturan, tapi juga mampu menerjemahkannya menjadi aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menutup laporannya dengan harapan agar seluruh peserta serius mengikuti setiap tahapan pelatihan.
Dengan demikian, hasilnya dapat langsung dirasakan melalui peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel di Kalimantan Tengah.
(Sya'ban)
