PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting dan Bangga Kencana di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa pagi, 12 Agustus 2025.
Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, yang membuka kegiatan tersebut menekankan bahwa penanganan stunting merupakan prioritas strategis yang harus mendapat perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
“Stunting tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak pada kecerdasan, kesehatan, dan kemampuan produktif mereka di masa depan,” kata Edy.
Ia mengapresiasi peran aktif pemerintah kabupaten/kota, Tim Penggerak PKK, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di semua tingkatan, serta berbagai pihak lain yang selama ini bekerja keras menurunkan prevalensi stunting di Kalteng.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di provinsi ini turun dari 23,5 persen pada 2023 menjadi 22,1 persen pada 2024.
“Capaian ini patut kita syukuri, tetapi pekerjaan kita belum selesai. Target 2025 adalah menurunkan angka stunting menjadi 20,6 persen, dan itu hanya bisa dicapai jika kita bekerja lebih fokus dan solid,” ujarnya.
Edy meminta seluruh anggota TPPS memaksimalkan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB) untuk mendukung program percepatan penurunan stunting.
Ia mengingatkan bahwa Rakor ini tidak boleh berhenti pada tataran komitmen, melainkan harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan.
“Kita harus bergerak cepat, karena yang kita bicarakan adalah masa depan anak-anak kita dan daya saing bangsa,” tegasnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng, Sunarto, menyampaikan bahwa sejumlah indikator program Bangga Kencana di provinsi ini menunjukkan kemajuan positif.
Di antaranya, Total Fertility Rate (TFR), angka kelahiran remaja, dan prevalensi penggunaan kontrasepsi modern sudah melampaui target nasional.
Meski demikian, ia mengakui bahwa persentase kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need) masih berada di angka 11,1 persen, atau lebih tinggi dari target 7,4 persen.
“Saat ini kita juga tengah melakukan Pemutakhiran Pendataan Keluarga yang berlangsung 22 Juli-21 Agustus 2025, dengan capaian sementara 13,80 persen,” jelas Sunarto.
“Selain itu, tujuh daerah, termasuk Palangka Raya, akan menjadi lokasi survei Modul Kesulitan Fungsional pada Anak (CFM) pada September mendatang,” sambungnya.
Rakor ini diwarnai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), penyerahan Surat Keputusan (SK) Genting secara simbolis, serta penyerahan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) se-Kalteng.
Turut hadir Ketua TP PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, para bupati/wali kota, serta pimpinan perangkat daerah terkait.
(Sya'ban)
29 Juni 2026
15:02
