PALANGKA RAYA – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sanitasi permukiman akan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, termasuk pencegahan stunting dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Leonard saat membuka Coaching Clinic 1 Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Kapuas dan Seruyan Tahun 2025 di Alltrue Hotel, Palangka Raya, Selasa pagi, 12 Agustus 2025.
Menurut Leonard, sanitasi tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut pelayanan dasar yang memengaruhi kesehatan, lingkungan, dan produktivitas masyarakat.
Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah harus memiliki komitmen pendanaan yang kuat, baik melalui APBD maupun memanfaatkan sumber pendanaan lain seperti APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, hingga dukungan sektor swasta dan masyarakat.
“Pembangunan bidang sanitasi merupakan bagian dari pemenuhan pelayanan dasar, indikator utama Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan bagian dari upaya pencegahan stunting. Semua ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, khususnya akses air bersih dan sanitasi layak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa program sanitasi harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja.
Implementasi di lapangan, kata Leonard, memerlukan pengawalan dari Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Provinsi dan Kabupaten/Kota, mulai dari penyusunan dokumen SSK, pemantauan pelaksanaan, hingga evaluasi program.
Leonard menekankan pentingnya konsistensi penginputan data dan capaian milestone ke aplikasi Nawasis.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.9.3-015/Kep/Bangda/2025, seluruh kabupaten/kota menjadi sasaran pendampingan PPSP pada 2025.
Kapuas dan Seruyan berada di tahapan Milestone 1-3, sementara Gunung Mas dan Barito Utara berada di Milestone 4.
Ia berharap Coaching Clinic ini menjadi ajang mendapatkan masukan teknis dan kebijakan dari Pokja Provinsi dan nasional, sehingga strategi sanitasi di Kapuas dan Seruyan dapat diimplementasikan dengan tepat.
“Kuncinya adalah koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi lintas sektor. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa harus bergerak bersama demi layanan sanitasi yang berkelanjutan,” pungkas Leonard.
(Sya'ban)
