SAMPIT – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun mengkritisi angka Dana Bagi Hasil (DBH) dari perkebunan kelapa sawit yang turun drastis 2025 yaitu hanya Rp16 miliar.
Pada 2024 Kotim mendapatkan bagi hasil sawit sebesar Rp42 miliar. Angka itu menurun drastis pada 2025 menjadi Rp16 miliar.
“Kami keberatan dengan penurunan ini. Tolak ukurnya seperti apa? Lahan luas, tapi PAD tetap turun,” tegasnya, Rabu 13 Agustus 2025.
Ia menyoroti kontribusi besar Kotim sebagai daerah perkebunan kelapa sawit. Dengan luas hampir satu juta hektare, Kotim tercatat sebagai nomor tiga terbesar di Indonesia. Namun, hal itu tidak sebanding dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima.
DPRD mendesak agar pemerintah memastikan tidak ada kebocoran PAD, terutama dari sektor perkebunan.
“Kotim harus mandiri dan tidak boleh kecolongan. Jangan sampai hanya dilihat dari luas lahan sawitnya, tapi pemasukan ke daerah tidak maksimal,” tegasnya.
Selain itu juga sejumlah kegiatan yang sudah diprogramkan melalui APBD harus tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Efisiensi anggaran ini jelas merugikan daerah. Aspirasi masyarakat yang sudah diakomodir akhirnya tertunda pelaksanaannya,” ujar Rimbun. (nardi)
