PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S Dohong menilai program food estate yang dijalankan pemerintah pusat di wilayahnya jauh dari kenyataan di lapangan. Menurutnya, data luas lahan efektif tak sesuai dengan klaim yang dipublikasikan.
“Jumlah hektar lahan yang efektif itu tidak seperti itu sehingga mengejutkan kita, seolah-olah program ini program yang wah luar biasa, padahal biasa-biasa saja. Hanya lebih besar perhatian pemerintah,” kata Arton, belum lama ini.
Ia menjelaskan, konsep food estate seharusnya merupakan pusat produksi pangan yang terintegrasi, dengan konsentrasi sumber daya, dana, dan keahlian di satu lokasi. Namun, kondisi di Kalteng tidak memenuhi konsep tersebut.
“Kalau kita berbicara masalah apakah selama ini ada, ya kita mengakui ada. Tapi tidak seperti apa yang dimimpikan food estate itu,” ujarnya.
Arton menilai proyek ini bahkan tidak masuk kategori food estate sesungguhnya. Ia mengkritik perencanaan yang minim survei lapangan. Pemetaan lahan, kata dia, lebih banyak mengandalkan drone ketimbang survei darat.
“Vegetasi bumi ataupun permukaan tanah apakah permukaan tanah layak atau tidak itu sama sekali jauh. Ada yang lahannya berair sangat rendah sekali, itu bagaimana kita bisa menanam padi kalau seperti itu,” ucapnya.
Menurut Arton, Gubernur Kalteng jila mengkritisi kebijakan-kebijakan tersebut justru akan membuat image semakin tidak bagus.
Ia menambahkan, bahkan anggota DPR RI pernah menyatakan program food estate gagal. Meski begitu, pemerintah daerah tetap harus menerima program ini karena membutuhkan dukungan anggaran pusat.
“Kita suka tidak suka harus menerima program itu karena kita sebenarnya juga membutuhkan banyak dukungan dana dari pemerintah pusat,” kata Arton.
“Tetapi kalau kita berbicara mengenai istilah food estate ini kayaknya tidak seberapa perhatian pemerintah pusat kepada wilayah-wilayah di Kalteng, terutama daerah yang ditetapkan sebagai tempat intensifikasi pertanian, khususnya padi,” imbuhnya.
(Syauqi)
