PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S Dohong meminta Gubernur Agustiar membangun pos terpadu di wilayah perbatasan. Pos ini, kata dia, diperlukan untuk mencatat keluar-masuknya bahan bakar minyak (BBM) dan batu bara dari Kalteng.
“Kemudian terkait dengan pungutan bahan bakar minyak juga sama. Hanya saja kami menyarankan Pak Gubernur kalau bisa di perbatasan itu dibuat pos terpadu untuk mencatat termasuk keluarnya batu bara yang keluar di Kalteng itu sebenarnya berapa,” ujar Arton, belum lama ini.
Arton mengungkapkan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beralasan pencatatan data tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Nah kalau kita rekonsiliasi terkait dengan bagi hasil, kita tidak punya data rekinnya apa gitu. Yang kita rekon itu apa, berarti kita hanya menerima laporan saja dari pusat. Benar tidak laporan itu, terserah pusat yang bikin,” katanya.
Menurut Arton, satgas terpadu harus melibatkan pemerintah kabupaten/kota. Posnya, kata dia, bisa ditempatkan di jalur darat perbatasan Kalteng-Kalsel di Bartim, serta di jalur sungai.
“Supaya kita betul-betul bisa menghitung punya data yang valid sehingga ketika rekon itu kita bawa data juga,” ujarnya.
Arton mempertanyakan apakah pemerintah provinsi memiliki kewenangan membangun pos tersebut. Jika tidak, ia mendorong agar Pemprov Kalteng mengajukan permohonan resmi ke pusat.
“Karena ini kan kekayaan daerah kita, masa pusat tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk ambil bagian dalam mencatat hasil kekayaan alam yang ada di Kalteng,” katanya.
Ia berharap usul itu bisa segera direalisasikan untuk peningkatan pendapatan daerah.
“Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan kita ke depan. Kalau ini bisa kita lakukan, kami yakin ini akan terjadi peningkatan yang signifikan terkait dengan peningkatan pendapatan daerah,” ujar Arton.
(Syauqi)
