PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah hingga pertengahan tahun 2025. Kondisi ini dikhawatirkan akan menghambat pencapaian target pembangunan, terutama di sektor infrastruktur.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Noor Fazariah Kamayanti, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Pidato Pengantar Gubernur atas Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Sidang III di ruang rapat DPRD Kalteng, Selasa malam, 19 Agustus 2025.
“Realisasi belanja daerah hingga semester I 2025 baru mencapai 21,91 persen, jauh di bawah target ideal. Bahkan belanja modal hanya 2,81 persen, sementara belanja jalan, jaringan, dan irigasi baru 19 persen,” ungkapnya.
Menurut Fazariah, rendahnya serapan belanja di sektor infrastruktur sangat memprihatinkan. Padahal, pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi merupakan penopang utama peningkatan daya saing wilayah.
“Jika serapan anggaran tidak segera dipercepat, maka akan berdampak langsung pada keterlambatan pembangunan dan berkurangnya manfaat yang seharusnya dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Fraksi Golkar memandang Perubahan APBD 2025 harus menjadi momentum untuk memperbaiki perencanaan sekaligus mempercepat realisasi belanja.
Golkar juga menekankan agar penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diarahkan ke program yang produktif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Anggaran jangan hanya tersimpan di kas daerah. Harus dipastikan bergerak untuk pembangunan yang bernilai tambah,” kata Fazariah.
Selain percepatan belanja, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang lebih baik, agar pelaksanaan program prioritas dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Kami berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret agar serapan anggaran meningkat, infrastruktur terbangun, dan pembangunan Kalteng bisa sesuai target,” tutup Fazariah.
(Sya'ban)
