PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kota Palangka Raya dari Daerah Pemilihan (Dapil) III saat reses di Kelurahan Sabaru mendengarkan sejumlah aspirasi penting masyarakat. Selain menyampaikan kebutuhan perbaikan infrastruktur dasar, warga juga menyoroti persoalan lahan yang masih membelit SMP Negeri 7 Palangka Raya.
Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hj. Mukarramah, yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan, penyelesaian persoalan lahan sekolah harus menjadi perhatian bersama. Kepastian hukum status lahan, menurutnya, akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses belajar-mengajar.
“Sekolah merupakan tempat mencetak generasi penerus bangsa. Jika status lahan belum jelas, tentu dapat menimbulkan kendala di kemudian hari. Karena itu, DPRD siap memfasilitasi agar tercapai solusi yang adil dan dapat diterima semua pihak,”ucapnya, Selasa 19 Agustus 2025.
Kondisi tersebut juga menyulitkan pihak sekolah dalam melakukan pengembangan sarana dan prasarana penunjang. Di sisi lain, masyarakat berharap adanya langkah nyata dari pemerintah untuk memastikan hak semua pihak tetap terjaga.
“Selain persoalan pendidikan, warga juga menyampaikan aspirasi lain seperti peningkatan jalan lingkungan, saluran drainase, serta penerangan jalan umum,” tambahnya.
Seluruh masukan tersebut, akan dihimpun dan diperjuangkan melalui pembahasan bersama pemerintah kota.
“Reses bukan hanya wadah untuk menyerap keluhan warga, tetapi juga menjadi sarana bagi DPRD memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Setiap usulan akan kami kawal agar dapat masuk dalam program pembangunan daerah,” lanjutnya.
DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan seluruh aspirasi masyarakat dapat terakomodasi.
“Harapan warga agar pembangunan dapat berlangsung merata, baik di pusat kota maupun di wilayah pinggiran, akan terus kami perjuangkan,” ungkapnya. (yud)
11 Mei 2026
12:15
