PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya penguatan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara Fraksi PKB, Pipit Setyo Rini, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025 yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kalteng, Selasa malam, 19 Agustus 2025.
Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah sekaligus menyerap tenaga kerja di berbagai sektor.
Karena itu, Fraksi PKB mendorong agar pemerintah daerah memberikan perhatian khusus melalui kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil.
“Penguatan koperasi dan UMKM bisa diwujudkan melalui insentif perpajakan dan retribusi, kemudahan birokrasi, hingga jaminan pemasaran produk. Hal ini akan membantu pelaku UMKM lebih berdaya saing dan mandiri,” kata Pipit.
Adapun Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp8,5 triliun lebih, dengan defisit mencapai Rp375 miliar lebih yang ditutupi melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp378 miliar lebih.
Selain itu, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp378 miliar, pengeluaran pembiayaan Rp13 miliar lebih, pembayaran utang daerah Rp13 miliar lebih, dan pembiayaan netto Rp365 miliar lebih.
PKB juga menilai, meskipun ruang fiskal daerah terbatas, APBD yang ada harus mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sektor UMKM dinilai menjadi salah satu kunci dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kalimantan Tengah.
“Atas dasar itu, Fraksi PKB mendorong agar APBD Perubahan benar-benar dioptimalkan untuk mendukung sektor riil, terutama koperasi dan UMKM, karena manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Fraksi PKB secara resmi menerima Raperda Perubahan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD Kalteng.
(Sya'ban)
