PALANGKA RAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan pemerintah provinsi agar pemangkasan anggaran akibat turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 tidak berdampak pada sektor layanan publik.
“Fraksi PDI Perjuangan tetap perlu memastikan bahwa pemotongan tidak mengganggu belanja pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial,” kata juru bicara Fraksi PDIP, Yetro Midel Yoseph, dalam rapat paripurna ke-20 masa sidang III DPRD Kalteng.
Ia juga menekankan agar penurunan belanja modal tidak sampai melemahkan agenda pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan fisik memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Dana transfer ke kabupaten/kota tetap proporsional dan adil,” ujarnya.
Fraksi PDIP menyoroti tajamnya penurunan PAD, khususnya dari sektor pajak. Kondisi ini disebut sebagai imbas regulasi pajak kendaraan bermotor yang membuat penerimaan daerah melemah.
“Penurunan PAD mengindikasikan perlambatan aktivitas ekonomi lokal atau penurunan efektivitas pemungutan pajak,” kata Yetro.
Untuk itu, Fraksi PDIP meminta pemerintah provinsi menyiapkan langkah strategis. “Termasuk dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan alternatif, memperkuat basis data perpajakan, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi produktif,” ujarnya.
(Syauqi)
