PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menaruh perhatian serius terhadap persoalan sampah yang semakin kompleks.
Hal ini dibahas dalam pertemuan khusus usai Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kalteng, Jumat pagi, 22 Agustus 2025, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng.
Rapat yang dipimpin Gubernur H. Agustiar Sabran tersebut menghadirkan Inspektur Utama KLH, Irjen Pol Winarto, serta diikuti para bupati dan wali kota se-Kalteng.
Agenda ini difokuskan untuk mengevaluasi capaian dan mencari langkah konkret dalam pengelolaan sampah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Plt. Sekda Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, memaparkan bahwa kondisi pengelolaan sampah daerah masih jauh dari target nasional.
“Target nasional tahun 2045 adalah 90 persen pengelolaan sampah di tempat penimbunan, sementara capaian kita baru 5 persen. Ini tantangan yang berat, tetapi harus kita kejar bersama,” jelasnya.
Selain itu, Leonard menyoroti masih adanya sistem pembuangan terbuka (open dumping) di beberapa daerah yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
Proporsi sampah rumah tangga yang baru mencapai 22 persen dari target 100 persen pada 2045 juga dinilai menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.
Irjen Pol Winarto dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa masalah sampah kini menjadi persoalan global.
“Sekitar 38 persen sampah dunia masih tidak terkelola dengan baik. Dampaknya nyata, mulai dari perubahan iklim, rusaknya ekosistem, hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, timbunan sampah di Kalteng mencapai 1.259 ton per hari dengan komposisi terbanyak berupa sisa makanan (35,57 persen) dan plastik (24,53 persen).
“Sumber terbesar berasal dari rumah tangga. Karena itu pendekatan harus dimulai dari hulu, yakni pengurangan sampah sejak dari sumbernya,” jelas Winarto.
KLH menawarkan strategi pengelolaan dengan memperkuat sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu, hingga pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah.
Winarto juga mendorong daerah untuk lebih aktif dalam Program Adipura yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan sampah.
Menutup pertemuan, Gubernur Agustiar Sabran mengingatkan pentingnya mengubah pola pikir dalam melihat sampah.
“Sampah jangan lagi dianggap beban. Jika dikelola dengan benar, ini bisa menjadi sumber ekonomi baru sekaligus meningkatkan PAD daerah,” ujarnya.
(Sya'ban)
