PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2025 yang disampaikan Gubernur Kalteng dalam pidatonya dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Endang Susilawatie, mengatakan rancangan tersebut disusun dengan memperhatikan capaian kinerja program yang sedang berjalan, serta perkiraan kondisi pada sisa tahun anggaran. Faktor eksternal seperti dampak inflasi, dinamika ekonomi global dan nasional, juga menjadi pertimbangan utama.
“Perubahan ini juga memperhatikan kebijakan nasional yang harus disesuaikan, serta realisasi pelaksanaan APBD yang berdampak langsung pada keberlangsungan program prioritas daerah,” ujar Endang dalam rapat paripurna ke-20 di gedung DPRD Kalteng.
Menurutnya, perubahan APBD tidak hanya sekadar menyesuaikan angka belanja dan pendapatan, melainkan memastikan agar program prioritas daerah tetap berjalan. Karena itu, Fraksi Gerindra menekankan perlunya sinkronisasi kebijakan daerah dengan dinamika nasional dan kondisi ekonomi yang berkembang.
Selain itu, penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 juga berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan. Dokumen ini menjadi acuan pokok dalam menyusun perencanaan fiskal daerah.
Fraksi Gerindra menilai, konsistensi terhadap KUA-PPAS Perubahan merupakan hal penting agar APBD benar-benar mampu menopang kebutuhan pembangunan dan menjaga keberlangsungan program strategis yang telah disepakati bersama.
(Syauqi)
