PALANGKA RAYA – Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali jadi sorotan dalam pembahasan APBD Perubahan 2025. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, mengakui tren itu perlu diantisipasi. Ia menegaskan, inovasi pendapatan menjadi langkah wajib agar APBD tetap kredibel.
Dalam rapat paripurna DPRD, 25 Agustus 2025 lalu, Edy merespons pemandangan umum fraksi. Fraksi PDI Perjuangan sebelumnya meminta pemerintah tidak membiarkan penurunan PAD dan transfer pusat melebar tanpa solusi.
“Salah satu upaya yang ditempuh meliputi peningkatan kualitas layanan perpajakan daerah, perluasan basis wajib pajak melalui integrasi data dan transparansi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta percepatan digitalisasi sistem pengelolaan PAD melalui sistem elektronik seperti e-Samsat, e-Fuelteng, e-PAP, e-PAB dan optimalisasi kanal pembayaran pajak secara online,” kata Edy.
Ia menilai digitalisasi dan integrasi data perpajakan bakal memperluas basis penerimaan. Meski begitu, efektivitas langkah ini bergantung pada kesiapan perangkat daerah serta kepatuhan wajib pajak.
Edy juga menekankan pentingnya penetapan target pendapatan yang realistis. “Sehingga kredibilitas APBD tetap terjaga dan mampu mendukung pembangunan Kalteng secara berkelanjutan,” ujarnya.
Jawaban itu sekaligus merespons Fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, dan Demokrat yang menyoroti ancaman penurunan penerimaan. Pemerintah, kata Edy, tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian.
Dengan strategi digitalisasi, optimalisasi aset, dan penetapan target hati-hati, Pemprov Kalteng berusaha menjaga agar APBD Perubahan 2025 tidak kehilangan pijakan. Namun, efektivitas langkah ini masih diuji pada realisasi di lapangan.
(Syauqi)
