PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer Pemerintah Pusat melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, saat memberikan jawaban atas pandangan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalteng terkait Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng pada Senin pagi, 25 Agustus 2025.
Dalam sambutannya, Edy menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, APBD yang sehat harus didukung pendanaan yang kuat, perencanaan yang matang, serta pengelolaan program yang transparan.
“Perlu kita perhatikan bersama, APBD yang sehat tentunya harus didukung dengan pendanaan yang kuat serta perencanaan belanja yang efektif dan efisien, output kegiatan yang tepat sasaran, dan dengan proses pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel sehingga belanja daerah dapat terserap secara maksimal,” ujar Edy.
Lebih lanjut, Edy menjelaskan bahwa dalam Raperda Perubahan APBD 2025, Pemprov Kalteng menargetkan kenaikan PAD sebesar Rp100 miliar. Target ambisius ini, kata Edy, dilakukan melalui perhitungan yang cermat dan strategi yang terukur.
“Kami meyakini APBD yang sehat dan stabil dapat kita mulai dari proses perencanaan dan pengawasan yang baik. Kita harus kreatif menggali sumber-sumber pendapatan baru, sehingga pada saatnya nanti Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak lagi terlalu bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat yang selama ini menjadi penopang APBD,” jelasnya.
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, pemantauan realisasi pendapatan secara harian, hingga memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.
Edy menegaskan bahwa tambahan target PAD ini harus dicapai secara realistis dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan.
“Upaya ini akan kita topang dengan peningkatan kapasitas SDM, pengawasan pendapatan harian, dan kerja sama antarperangkat daerah, sehingga target tambahan Rp100 miliar ini bisa kita capai dengan efektif tanpa mengorbankan program pembangunan yang sudah berjalan,” tegas Edy.
Selain itu, Edy memastikan bahwa meski ada penyesuaian pada beberapa pos belanja modal, kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama Pemprov Kalteng.
Menurutnya, efisiensi anggaran tidak berarti memangkas pembangunan, melainkan memfokuskan pembiayaan pada sektor yang paling strategis.
Ia juga menegaskan bahwa kenaikan PAD ini akan mendukung program-program prioritas Gubernur Kalteng, di antaranya Kalteng Bermartabat yang fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, Kalteng Maju dengan target pembangunan 1.000 km jalan desa dan peningkatan akses internet, serta Betang Cerdas melalui program sekolah gratis dan “Satu Keluarga Satu Sarjana”.
“Kami berharap tambahan pendapatan ini bisa mendukung program prioritas pemerintah daerah, termasuk program Bapak Gubernur ‘Satu Keluarga Satu Sarjana' dan peningkatan kualitas pendidikan di Kalteng,” pungkasnya.
(Sya'ban)
6 Juli 2026
12:45
