PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, mengapresiasi jalannya aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Cipayung Plus dan Gerakan September Hitam di depan Kantor DPRD Kalteng pada Senin, 1 September 2025. Aksi disebutnya berjalan damai.
“Di Kalteng kemarin demonstrasinya berjalan lancar damai seluruh aspirasi sudah disampaikan kemudian tidak anarkis,” ujar Junaidi kepada wartawan usai pelantikannya sebagai Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Selasa, 2 September 2025.
Ia berharap ke depan kehadiran media, mahasiswa, OKP, dan masyarakat bisa terus mengingatkan DPRD.
“Kedepan kita mengharapkan kehadiran media, mahasiswa, OKP dan masyarakat untuk mengingatkan kita,” katanya
Sebelumya, Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong berjanji akan meneruskan seluruh tuntutan Aliansi Gerakan September Hitam dan Cipayung Plus Palangka Raya ke pemerintah pusat.
“Dengan demikian kami DPRD Kalteng berjanji akan menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah pusat,” kata Arton usai demonstrasi di depan Kantor DPRD Kalteng pada Senin, 1 September 2025.
Arton juga menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang dinilai menyuarakan aspirasi secara jelas.
“Secara lembaga DPRD Kalteng menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan orasi-orasi, dan memang secara umum aspirasinya cukup to the point dan dapat dipahami,” kata Arton.
Dalam aksi itu, aliansi Gerakan September Hitam menyampaikan tiga poin tuntutan yakni:
1. Mendesak DPR-RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, menolak RUU Polri, mencabut UU TNI, serta merevisi RKUHAP agar tidak melegitimasi brutalitas aparat.
2. Menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiun anggota dewan.
3. Memperketat evaluasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Sementara itu, Aliansi Cipayung Plus Palangka Raya menyampaikan tujuh poin tuntutan yakni:
1. Mendesak DPR menggunakan hak angket untuk menurunkan Kapolri.
2. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
3. Mendesak DPR RI membatalkan gaji dan tunjangan anggota dewan.
4. Mendesak DPRD membuat perda peninjauan PHK dan upah adil bagi buruh perkebunan, tambang, tani, dan UMKM di Kalteng.
5. Mendesak DPRD membatalkan raperda kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD Kalteng.
6. Mendesak DPRD aktif menyelesaikan konflik agraria di daerah.
7. Mendesak DPRD menolak kenaikan PBB/NJOP serta tarif BPJS di Kalteng.
(Syauqi)
