JAKARTA— Komisi XII DPR RI telah menyepakati asumsi dasar makro sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Kesepakatan ini mencakup parameter kunci seperti Indonesia Crude Price (ICP), lifting migas, volume BBM dan LPG bersubsidi, subsidi tetap minyak solar (GasOil48), serta subsidi listrik. Total anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian ESDM mencapai Rp21,67 triliun yang menjadi pijakan strategis dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN 2026.
Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan wujud komitmen DPR untuk memastikan ketahanan energi nasional di tengah tantangan global, seperti fluktuasi harga minyak dunia dan transisi energi.
“Anggaran ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara mendukung kebutuhan energi domestik, melindungi masyarakat melalui subsidi yang tepat sasaran, dan memastikan keberlanjutan fiskal,” ujar Mukhtarudin, Kamis 4 September 2025.
Detail Asumsi Makro Sektor ESDM
Berdasarkan hasil rapat Komisi XII DPR RI, harga ICP untuk tahun 2026 ditetapkan pada 70 dolar AS per barel, angka yang dianggap realistis mengingat proyeksi harga minyak dunia yang masih volatil akibat dinamika geopolitik dan permintaan global.
Mukhtarudin menjelaskan bahwa penetapan ICP ini menjadi acuan penting untuk memproyeksikan pendapatan negara dari sektor migas, sekaligus memastikan stabilitas harga bahan bakar di pasar domestik.
Sementara itu, lifting migas dalam RAPBN 2026 diproyeksikan sebesar 1.594 ribu Barrel of Oil Equivalent per Day (BOEPD), dengan rincian 984 ribu BOEPD untuk gas bumi dan 610 ribu Barrel of Oil Per Day (BOPD) untuk minyak.
“Target lifting ini menunjukkan optimisme terhadap produksi migas nasional, meskipun kita masih menghadapi tantangan penurunan produksi di lapangan-lapangan tua. Kami mendorong Kementerian ESDM untuk mempercepat eksplorasi dan investasi di sektor hulu migas,” ungkap Mukhtarudin.
Untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi, Komisi XII menetapkan volume sebesar 19,162 juta kiloliter, yang terdiri dari 526 ribu kiloliter minyak tanah dan 18,63 juta kiloliter solar. Selain itu, alokasi subsidi LPG 3 kilogram ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR ini menegaskan bahwa alokasi tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kelas bawah dan menengah, sekaligus mendorong efisiensi distribusi untuk mencegah kebocoran subsidi.
Anggaran subsidi listrik menjadi sorotan khusus, dengan alokasi Rp101,72 triliun pada RAPBN 2026, naik signifikan dari proyeksi tahun 2025 sebesar Rp90,32 triliun.
Kenaikan ini, menurut Mukhtarudin, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperluas akses listrik yang terjangkau, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kenaikan subsidi listrik ini juga sejalan dengan kebutuhan untuk mendukung transisi energi menuju sumber yang lebih berkelanjutan, sambil tetap melindungi daya beli masyarakat,” beber Mukhtarudin.
Tantangan dan Harapan
Mukhtarudin menyoroti sejumlah tantangan dalam implementasi anggaran ESDM, termasuk potensi kebocoran subsidi akibat distribusi yang tidak tepat sasaran dan tekanan fiskal akibat kenaikan harga energi global.
Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat oleh DPR dan sinergi dengan Kementerian ESDM untuk memastikan anggaran ini dimanfaatkan secara optimal.
“Kami akan terus mengawal agar subsidi BBM, LPG, dan listrik benar-benar sampai kepada yang berhak. Selain itu, kami mendorong Kementerian ESDM untuk mempercepat program transisi energi, seperti pengembangan energi baru terbarukan (EBT), tanpa mengorbankan kebutuhan energi masyarakat saat ini,” imbuh Mukhtarudin.
Mukhtarudin juga mengapresiasi kerja sama antara Komisi XII DPR RI dan pemerintah dalam merumuskan asumsi makro yang realistis. Ia berharap anggaran ini dapat menjadi katalis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses energi yang adil dan terjangkau.
Langkah ke Depan
Kesepakatan asumsi makro ini akan menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut dalam penyusunan RAPBN 2026 di tingkat Badan Anggaran DPR RI.
Mukhtarudin optimistis bahwa dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, sektor ESDM dapat menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.
“Saya kira ini bukan hanya soal angka, tetapi soal komitmen kita untuk menjaga energi sebagai nadi kehidupan rakyat,” pungkas Mukhtarudin.
Dengan total anggaran Rp21,67 triliun untuk Kementerian ESDM dan alokasi subsidi energi yang signifikan, RAPBN 2026 diharapkan mampu menjawab kebutuhan energi nasional sekaligus mendukung visi Indonesia menuju ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
(Adista)
