Fokuskan Pembangunan 2026 pada Pendidikan hingga Infrastruktur

DENNY/BERITASAMPIT - Wakil Bupati , H. Ahmad Jayadikarta, paparkan proyeksi kebijakan daerah untuk tahun anggaran mendatang dalam Paripurna.

menyiapkan arah pembangunan tahun 2026 dengan fokus pada pendidikan, ekonomi, , infrastruktur, serta sektor pendukung strategis lainnya. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati , H. Ahmad Jayadikarta, saat menguraikan proyeksi kebijakan daerah untuk tahun anggaran mendatang.

Menurutnya, penetapan program prioritas tidak terlepas dari tantangan besar yang dipengaruhi kondisi global. Inflasi di sejumlah negara memicu kenaikan suku bunga bank sentral, berdampak pada pelemahan ekonomi domestik, meningkatnya pengangguran, dan bertambahnya angka kemiskinan.

“Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka naik, dan angka kemiskinan ikut bertambah. Situasi ini perlu diantisipasi melalui arah pembangunan yang tepat sasaran,” ujar Ahmad Jayadikarta, Sabtu 6 September 2025.

Ia menambahkan, meski tekanan global terasa, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp1,161 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp158,888 miliar, pendapatan transfer Rp996,268 miliar, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp6 miliar.

“Seluruh penerimaan ini diarahkan untuk menopang kebutuhan pembangunan masyarakat dan memperkuat daya tahan ekonomi daerah,” jelasnya.

Di sisi belanja, APBD tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,222 triliun. Belanja pegawai ditargetkan Rp355 miliar, sedangkan belanja operasi dan modal mencapai Rp708,314 miliar. Belanja tak terduga dialokasikan Rp2 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp156,728 miliar.

Dengan struktur tersebut, APBD 2026 diperkirakan mengalami defisit anggaran Rp60,886 miliar. Namun pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi melalui pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) senilai Rp62,886 miliar.

Ahmad Jayadikarta menegaskan bahwa arah pembangunan tetap dijalankan secara berkesinambungan, selaras dengan kebijakan pusat maupun provinsi yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD. “Intinya, kita ingin pembangunan berjalan adaptif, realistis, dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (ds)

baca juga ...  Pastikan Keselamatan Mudik, Satpolair dan Dishub Pulang Pisau Periksa Kelaikan Kapal Feri
Bagikan:
Berita Populer
error: Content is protected !!