SAMPIT – Kerja sama operasional (KSO) antara Agrinas dengan Yayasan Pesantren Al Aisyah Bondowoso, Jawa Timur, serta PT PNM asal Jakarta untuk mengelola lahan di Kotawaringin Timur (Kotim) menuai protes keras dari masyarakat lokal.
Aktivis Kotim, Audy Valent, menyatakan penolakan tegas terhadap keputusan tersebut. “Kami masyarakat Kotim, Kalimantan Tengah, menolak dengan tegas dilakukannya KSO ini. Kami minta agar keputusan tersebut ditinjau ulang,” tegas Audy, Minggu 7 September 2025.
Menurut Audy, penolakan ini bukan hanya dari dirinya, tetapi juga sudah disuarakan oleh sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh ormas adat. Ia menilai keputusan tersebut dilakukan tanpa ada sosialisasi sebelumnya.
“Tiba-tiba saja orang luar seenaknya masuk Kotim dan mengklaim akan mengelola lahan sekitar 12.059 hektare eks lahan PT Globalindo Alam Perkasa yang disita Satgas PKH. Ini jelas tidak menghargai kearifan lokal,” ucapnya.
Audy menambahkan, langkah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru di Kotim. Padahal, kata dia, di Kotim sendiri banyak yayasan, pesantren besar, hingga koperasi lokal yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan bisa diajak bermitra.
“Apapun alasannya, kami menolak tegas kalau benar lahan Globalindo Alam Perkasa seluas kurang lebih 12 ribu hektare itu di-KSO-kan pada orang luar Kotim,” ujarnya.
Ia juga menyinggung bahwa permasalahan lahan plasma 20 persen yang dituntut masyarakat melalui ratusan koperasi hingga kini belum selesai. Jika ditambah dengan persoalan baru ini, protes masyarakat diyakininya akan semakin meluas.
“Kalau memang mau sosialisasi, undang semua tokoh masyarakat, tokoh adat, ormas adat, serta perwakilan koperasi di Kotim. Jangan mengadakan sosialisasi secara diam-diam dengan orang-orang tertentu saja. Cara seperti ini hanya akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari,” pungkas Audy.
(Nardi)
