PURUK CAHU – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Murung Raya menekankan pentingnya kehadiran pemerintah yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat dalam setiap kebijakan daerah. Hal itu disampaikan saat Fraksi PKS menyampaikan pandangan umum pada Rapat Paripurna Ke-1 Masa Sidang III Tahun 2025 di Gedung DPRD Murung Raya, Selasa (9/9/2025).
Dalam rapat yang membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Fitriadi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas keterbukaan dan akuntabilitas yang ditunjukkan.
“Transparansi ini menjadi pondasi penting bagi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fraksi PKS menegaskan bahwa kedua Ranperda tersebut bukan hanya sebatas dokumen hukum, tetapi juga instrumen untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara nyata. Fokus utama, kata Fitriadi, harus diarahkan pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan rakyat seperti kesehatan, pendidikan, peningkatan ekonomi, serta perbaikan infrastruktur dasar di pedesaan.
Ia menambahkan, proses pembahasan dua Ranperda ini perlu dilakukan secara matang, berbasis kajian akademis, tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya, dan tetap berpijak pada kearifan lokal. “Kami berharap hasil pembahasan ini benar-benar melahirkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas anggaran,” tegasnya.
Rapat paripurna turut dihadiri Bupati Murung Raya Heriyus Midel Yoseph, Ketua DPRD Rumiadi, unsur Forkopimda, pejabat OPD, serta tokoh masyarakat.
Dengan sikap konstruktif tersebut, Fraksi PKS menunjukkan komitmennya untuk terus mengawal arah pembangunan Murung Raya agar semakin berpihak pada rakyat.
