MUARA TEWEH – Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terkait Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, melalui rapat paripurna III yang berlangsung di Gedung DPRD, Selasa 9 September 2025, dipimpin Ketua DPRD, Mery Rukaini.
Rapat tersebut membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, turut dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Sekretaris Daerah, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah.
Indra Gunawan mengawali tanggapannya terhadap kritik dan saran dari Fraksi Partai Demokrat mengenai keterlambatan laporan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kalimantan Tengah. Menurutnya keterlambatan ini disebabkan oleh kurang optimalnya penginputan data belanja oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam aplikasi SIMDA BMD. Laporan keuangan baru dapat disampaikan pada bulan Oktober, sementara transaksi dari Januari hingga September masih menggunakan aplikasi SIMDA yang mengakibatkan perlu adanya penginputan ulang pada aplikasi SIPD-RI.
Selain itu, terkait penurunan opini BPK yang menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Indra menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh tidak dilakukannya perubahan APBD meskipun beberapa kali ada penggeseran anggaran pada tahun 2024. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperbaiki hal tersebut dengan memperhatikan capaian kinerja seluruh SKPD dalam perubahan APBD tahun 2025.
Selanjutnya, Indra Gunawan menanggapi pemandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai PDI Perjuangan. Pj Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan pemerataan pelayanan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan sektor ekonomi berbasis informasi untuk memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah akan memastikan kompetensi dasar keilmuan yang sesuai dengan jabatan yang ditempati.
Tanggapan selanjutnya diberikan kepada Fraksi Karya Indonesia Raya. Indra Gunawan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan realisasi PAD serta mencari alternatif sumber pendapatan lainnya yang berpotensi menambah PAD di tahun-tahun mendatang.
Terakhir, Indra Gunawan memberikan jawaban atas pemandangan umum dari Fraksi Aspirasi Rakyat. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sepakat untuk membahas hal-hal yang masih kurang jelas dalam rapat lanjutan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBD 2024, sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan.
“Demikian tanggapan dan jawaban yang kami sampaikan atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan. Kami sangat mengharapkan masukan, saran, dan pendapat guna kesempurnaan produk hukum daerah, sehingga pelaksanaannya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Indra Gunawan.
Rapat paripurna diakhiri dengan penyerahan jawaban resmi dari pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024. (isk)
