PALANGKA RAYA – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pentingnya pengarusutamaan gender dalam dokumen kebijakan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Pengawas Perempuan dan Anak DP3APPKB Provinsi Kalteng, Ricko Brilyanu, dalam laporannya pada Workshop Pengintegrasian Gender ke Dalam Dokumen Kebijakan di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Selasa pagi, 9 September 2025.
Ricko menjelaskan, tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan perspektif gender benar-benar terintegrasi, bukan sekadar jargon.
Sehingga, lanjutnya, hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, maupun kelompok rentan.
“Melalui workshop ini, kita ingin memastikan pembangunan memberi manfaat setara bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali,” ujarnya.
Ia menambahkan, workshop juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat kabupaten/kota agar perangkat daerah lebih siap dalam menyusun kebijakan responsif gender.
“Kita menargetkan peningkatan pemahaman peserta tentang kesetaraan gender, tersusunnya rencana tindak lanjut di setiap daerah, serta meningkatnya komitmen pimpinan dalam mendukung kebijakan responsif gender,” paparnya.
Lebih lanjut, Ricko menekankan bahwa integrasi gender tidak hanya soal keadilan, tetapi bagian dari strategi pembangunan inklusif.
Menurutnya, pembangunan yang abai pada kebutuhan kelompok berbeda berpotensi menimbulkan ketimpangan baru di masyarakat.
Ia berharap, workshop ini melahirkan gagasan konstruktif sekaligus memperkuat kerja sama lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
(Sya'ban)
