SAMPIT – Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Akhyannoor menilai rencana investasi Smelter bauksit di Pulau Hanaut sangat strategis dan cocok dengan kondisi geografisnya.
“Kawasan tersebut cukup potensial karena letaknya yang strategis, kami mendukung dan investasi itu harus memberikan manfaat untuk masyarakat lokal,” kata Akhyannoor, Kamis 11 September 2025.
Menurutnya, kondisi perairan di wilayah itu cukup mendukung aktivitas industri besar. Kapal dengan kapasitas besar bisa masuk, sehingga Pulau Hanaut dinilai layak dijadikan pusat pengolahan mineral.
“Kehadirannya harus membawa dampak positif bagi masyarakat, bisa menambah pendapatan daerah, tentu kami mendukung, dan tetap harus sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Politisi Gerindra Dapil 3 ini juga menekankan pentingnya perusahaan yang berinvestasi untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Banyak pemuda di Kotim, terutama di wilayah selatan, yang dinilai memiliki kemampuan di bidang pertambangan dan layak diberi kesempatan bekerja.
“Jangan sampai tenaga kerja dari luar lebih banyak. Anak-anak kita yang lulusan sarjana maupun diploma pertambangan harus dilibatkan,” tegasnya.
Selain tenaga kerja, aspek lingkungan disebut sebagai hal krusial. Akhyannoor mengingatkan agar analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Pengelolaan limbah harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai merusak ekosistem atau menyebabkan pendangkalan sungai,” ujarnya.
Legislator menilai, jika proyek bernilai besar tersebut berjalan sesuai aturan, maka bisa menjadi momentum untuk menggerakkan roda ekonomi Kotim, terutama di kawasan selatan yang selama ini masih tertinggal.
Diberitakan sebelumnya Bupati Kotim Halikinnor menyampaikan adanya rencana investor besar untuk membangun smelter bauksit di Pulau Hanaut, dengan total investasi mencapai Rp160 triliun yang akan direalisasikan secara bertahap.
“Lokasi pembangunan smelter ini direncanakan mencakup kawasan dari Cemeti hingga Babaung dengan luas sekitar 16 ribu hektare. Investasi tahap pertama mencapai kurang lebih Rp50 triliun, dan bila seluruh tahapan selesai bisa menembus Rp160 triliun,” jelas Halikinnor, Selasa 9 September 2025.
Ia menegaskan bahwa investor harus mengutakaman tenaga kerja dari masyarakat lokal, CSR diarahkan untuk membangun daerah, dan segala bentuk usaha di sana sebaiknya melibatkan pengusaha maupun masyarakat.
(Nardi)
