SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Hendra dari daerah pemilihan (Dapil) 5 mengungkapkan keprihatinannya atas banjir yang melanda 20 desa di wilayah utara Kotim, meliputi tujuh kecamatan dengan total 215 rumah terdampak.
“Banjir ini memang selalu berulang jika curah hujan tinggi. Khusus di wilayah Dapil 5, ada beberapa desa yang rawan banjir terutama di bantaran sungai. Umumnya tidak lama, hanya satu sampai tiga hari surut. Tapi kalau hujan terus-menerus, air pasti meluap,” kata Hendra, Senin 15 September 2025.
Menurut politisi Perindo ini, penanganan jangka pendek perlu segera dilakukan oleh pemerintah daerah bersama BPBD Kotim sebagai leading sector. Inventarisasi wilayah terdampak sangat penting agar distribusi bantuan kepada masyarakat lebih terarah, baik logistik maupun kesehatan.
“BPBD harus segera turun untuk mendata secara rinci daerah mana saja yang paling terdampak. Bantuan juga jangan sampai terlambat karena masyarakat di bantaran sungai ini tetap membutuhkan uluran tangan pemerintah,” ujarnya.
Politisi ini juga menyoroti pentingnya solusi jangka panjang. Ia menilai relokasi bisa menjadi opsi, meski tantangannya cukup besar karena sebagian warga sudah terbiasa tinggal di bantaran sungai dan menganggap banjir sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
“Kalau masyarakat yang di bantaran sungai, memang sudah terbiasa. Tapi pemerintah harus mencari jalan keluar ke depan. Jangan hanya setiap kali banjir datang baru sibuk. Harus ada perencanaan permanen agar tidak terus-menerus jadi masalah tahunan,” tegasnya.
Sebelumnya, BPBD Kotim merilis laporan banjir periode 8–13 September 2025. Sebanyak tujuh kecamatan dengan 20 desa terdampak, meliputi Cempaga Hulu, Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Bukit Santuai, Tualan Hulu, dan Mentaya Hulu.
Status bencana telah ditetapkan sebagai Siaga Darurat Banjir sejak 12 September hingga 29 Oktober 2025. Masyarakat diminta tetap waspada karena prakiraan cuaca menunjukkan curah hujan tinggi masih akan terjadi hingga akhir bulan. (nardi)
